Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo (Foto: Andi Hartik)
Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyatakan siap diperiksa dan memberikan keterangan kepada KPK terkait kasus dugaan suap pejabatnya kepada BPK untuk predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ia pun pasrah jika BPK berniat mengaudit ulang kementeriannya pasca-kasus dugaan suap pejabatnya kepada auditor BPK.
"Kita harus dukung proses hukum yang berlaku di KPK. Termasuk saya pun kalau diminta keterangan atau mau disidik atau apa, saya welcome," Eko Putro Sandjojo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/5), setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi.
Eko berpendapat dengan dana yang diduga digunakan sebagai suap tidak akan bisa mempengaruhi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebab kata dia, predikat WTP memerlukan proses pemeriksaan yang panjang.
Ia menegaskan, sejak awal telah menerapkan program bersih-bersih kinerja kementerian sehingga kasus dugaan suap yang baru saja terjadi itu mengingatkan semua jajarannya untuk tidak lagi main-main dalam soal integritas. "Persoalan ini mudah-mudahan mengingatkan kita semua supaya jangan main-mainlah soal masalah integritas. Karena saya sudah membuka seluas-luasnya kepada KPK untuk masuk di kementerian saya," tandasnya.
Eko selama ini menganggap Inspektur Jenderal Kemendes Sugito yang terlibat kasus tersebut sebagai sosok yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi karena terkenal disiplin dan jujur. "Kalau Pak Gito itu termasuk orang yang menjadi garda terdepan sebetulnya dalam pemberantasan korupsi, disiplin, orangnya juga jujur. Saya juga enggak tahu, ini bukan korupsi, nyuap malah gitu kan. Itu saya juga enggak tahu kenapa. Ini yang perlu kita review. Saya juga enggak bisa lupakan jasa beliau dalam bersih-bersih di Kemendes ini walaupun sangat disayangkan ada kejadian ini," kata dia seraya menegaskan tidak ingin mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Ant
KEYWORD :KPK OTT Kemendes BPK
