Minggu, 04/10/2026 00:18 WIB

Parlemen Tolak Kebijakan Perumahan, 70.000 Orang Turun ke Jalan





Para pengunjuk rasa juga membawa seruan untuk menggelar mogok umum sebagai bentuk tekanan agar persoalan perumahan mendapat penanganan lebih lanjut

Puluhan ribu orang turun ke jalan di Madrid dan berbagai kota di Spanyol untuk memprotes krisis perumahan yang semakin menjadi perhatian publik (Foto: Anadolu)

Madrid, Jurnas.com - Puluhan ribu orang turun ke jalan di Madrid dan berbagai kota di Spanyol untuk memprotes krisis perumahan yang semakin menjadi perhatian publik. Demonstrasi digelar sehari setelah parlemen menolak dua dekret pemerintah yang berisi langkah perlindungan bagi penyewa dan pembatasan terkait pasar properti.

Di Madrid, sekitar 70.000 orang mengikuti demonstrasi berdasarkan perkiraan pemerintah. Sementara itu, Serikat Penyewa Madrid memperkirakan jumlah peserta mencapai 500.000 orang. Empat kelompok massa bergerak dari sejumlah titik dan kemudian berkumpul di Cibeles Square.

Aksi tersebut merupakan bagian dari lebih dari 50 demonstrasi yang digelar di berbagai wilayah Spanyol. Para pengunjuk rasa juga membawa seruan untuk menggelar mogok umum sebagai bentuk tekanan agar persoalan perumahan mendapat penanganan lebih lanjut.

Gelombang protes ini bermula setelah penggusuran seorang perempuan berusia 87 tahun bernama Maricarmen dari rumahnya di Madrid. Kasus tersebut kemudian memicu aksi protes dan pendirian kamp di Puerta del Sol selama beberapa hari. Aksi serupa kemudian menyebar ke sejumlah kota lain di Spanyol.

Media Spanyol melaporkan Maricarmen kini dapat kembali ke rumah yang telah ditempatinya selama puluhan tahun setelah tercapai kesepakatan dengan perusahaan properti. Namun, kasus tersebut telanjur menjadi bagian dari protes yang lebih luas mengenai akses terhadap hunian dan perlindungan penyewa.

Tekanan publik meningkat setelah parlemen Spanyol pada Jumat menolak dua dekret yang diajukan pemerintah koalisi Perdana Menteri Pedro Sanchez.

Paket tersebut antara lain mencakup perlindungan bagi penyewa, perpanjangan kontrak sewa, pembatasan harga sewa, serta pembatasan pembelian properti oleh perusahaan investasi yang disebut vulture funds.

Penolakan tersebut terjadi setelah pemerintah sebelumnya mengadopsi kedua dekret sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan terkait persoalan perumahan. Reuters melaporkan penolakan parlemen kemudian mendorong kelompok penyewa untuk kembali menggelar aksi di berbagai kota.

Di Madrid, para demonstran menyerukan agar langkah politik terhadap krisis perumahan dilanjutkan. Serikat Penyewa juga mulai berkoordinasi dengan serikat pekerja untuk membahas kemungkinan mogok umum.

Gonzalo Alvarez, juru bicara Serikat Penyewa, mengatakan kepada Cadena SER bahwa mereka menginginkan mogok umum terkait perumahan yang dapat menghentikan aktivitas di seluruh negeri sebagai bentuk tekanan untuk mengubah kebijakan.

Namun, belum ada tanggal yang ditetapkan untuk pelaksanaan mogok tersebut. Pembahasannya masih melibatkan kelompok penyewa dan serikat pekerja.

Aksi tidak hanya berlangsung di ibu kota. Di Valencia, lebih dari 6.000 orang berdemonstrasi berdasarkan data delegasi pemerintah pusat di wilayah tersebut.

Situasi di Valencia sempat memanas setelah sebagian demonstran menerobos barikade di luar sebuah forum investasi properti. Polisi kemudian menggunakan gas air mata dan peluru karet, menurut laporan El Pais.

Di Kepulauan Canary, otoritas memperkirakan sekitar 5.700 orang mengikuti demonstrasi yang berlangsung di empat pulau. Sementara aksi di Barcelona ditunda hingga Senin malam karena adanya peringatan cuaca.

Serangkaian demonstrasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perumahan tidak hanya terkonsentrasi di Madrid, tetapi telah memicu mobilisasi di berbagai wilayah Spanyol.

Penolakan dua dekret perumahan juga membawa konsekuensi politik bagi pemerintahan Sanchez. Media Spanyol melaporkan perdana menteri sedang mempertimbangkan kemungkinan menggelar pemilu lebih awal dari jadwal pemilu berikutnya pada 2027.

El Pais, mengutip sumber yang dekat dengan Sanchez, melaporkan belum ada keputusan final mengenai opsi tersebut hingga Sabtu. RTVE juga melaporkan bahwa Sanchez sedang mempertimbangkan kemungkinan pemungutan suara lebih awal.

Pemimpin Partai Popular, Alberto Nunez Feijoo, menyerukan agar Sanchez mengadakan pemilu setelah parlemen menolak paket kebijakan perumahan tersebut. Feijoo juga menuduh pemerintah memanfaatkan krisis perumahan untuk kepentingan elektoral.

Krisis perumahan kini menjadi isu yang beririsan antara tuntutan masyarakat, kebijakan pemerintah, keputusan parlemen, dan perdebatan mengenai masa depan pemerintahan Sanchez.

Sementara itu, kelompok penyewa menyatakan akan melanjutkan tekanan melalui aksi massa dan pembahasan mengenai kemungkinan mogok umum. (*)

Sumber: Anadolu

KEYWORD :

Aksi Demonstrasi Krisis Perumahan Paasar Properti




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :