Pakar PBB Desak Iran Hentikan Eksekusi Etnis Minoritas

Bendera terlihat di gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss, 27 Februari 2023. REUTERS

Jakarta, Jurnas.com - Sejumlah pakar hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Iran untuk menghentikan tindakan penahanan arbitrer, penghilangan paksa, penyiksaan, hingga eksekusi sewenang-wenang yang kian meningkat terhadap kelompok etnis minoritas di negara tersebut.

Dalam pernyataan resminya pada Kamis (6/8), para pakar menyoroti bahwa minoritas Kurdi dan Baluch menjadi kelompok yang paling terdampak oleh tindakan tegas Teheran tersebut.

"Etnis minoritas di Iran harus dapat hidup dengan aman dan bermartabat, bebas dari diskriminasi," tegas para pakar PBB.

Pada akhir Desember lalu, gelombang aksi demonstrasi yang dipicu oleh tingginya biaya hidup dengan cepat meluas menjadi protes anti-pemerintah secara masif. Para pakar PBB mencatat sejak unjuk rasa itu meletus, otoritas Iran dilaporkan telah menahan ribuan individu.

"Laporan mengindikasikan lonjakan signifikan dalam penangkapan sewenang-wenang, serta penjatuhan vonis yang sarat muatan politik, termasuk terhadap individu dari kelompok etnis minoritas yang kerap ditangkap atas tuduhan keamanan nasional yang kabur," jelas mereka.

Otoritas Iran sendiri menuding aksi kekerasan tersebut sebagai "tindakan teroris" yang didalangi oleh Amerika Serikat dan Israel. AS dan Israel kemudian meluncurkan serangan gabungan ke Iran pada 28 Februari lalu, yang memicu pecahnya perang di Timur Tengah.

Sejak saat itu, gelombang penangkapan dan eksekusi mati dilaporkan berlipat ganda di Iran, yang berkaitan erat dengan eskalasi konflik militer maupun aksi unjuk rasa di dalam negeri.

Berdasarkan data Amnesty International, Iran telah mengeksekusi lebih dari 2.150 orang pada tahun lalu. Capaian ini menempatkan Iran sebagai negara dengan eksekusi hukuman mati tertinggi di dunia setelah Tiongkok.

Para pakar PBB mengungkapkan bahwa pada tahun ini, sedikitnya 24 anggota minoritas Baluch dan 22 anggota minoritas Kurdi telah dieksekusi mati, sementara puluhan lainnya berada dalam ancaman eksekusi yang kian dekat.

"Kelompok minoritas terus menjadi sasaran selama periode gejolak politik dan sosial melalui narasi yang menggambarkan mereka sebagai ancaman terhadap keamanan nasional," tambah para pakar.

Mereka juga menyoroti bahwa penargetan terhadap minoritas Kurdi dan Baluch kini meluas hingga ke luar batas negara, mencakup kampanye ancaman dan pengawasan terhadap individu yang bermukim di luar negeri.

Pernyataan ini dikeluarkan oleh para pakar independen, termasuk Mai Sato selaku Pelapor Khusus PBB untuk Situasi HAM di Iran, serta Pelapor Khusus untuk Kebebasan Beragama, Eksekusi Sewenang-wenang, Isu Minoritas, Independensi Peradilan, dan Kebebasan Berkumpul. Pelapor khusus PBB bergerak atas mandat Dewan HAM PBB dan tidak berbicara atas nama institusi PBB secara keseluruhan.

JURNAS VIDEO :

Hanya dengan Satu Kaki, Seorang Pendaki Berhasil Naik Gunung Merbabu

Prabowo Tak Hadiri Doa Kebangsaan, Menag: Beliau Ada Urusan Negara

Momen Senat AS Bertemu Netanyahu Gunakan Celana Pendek Sambil Main HP

Momen Istri Bupati Pemalang Tiba di Gedung KPK

PILIHAN REDAKSI :

Iran Janji Balas `Mata Ganti Mata` Jika AS Nekat Serang Infrastrukturnya

Harga Djed Spence Kemahalan, Inter Milan Mundur dari Negosiasi

900 Personel Dikerahkan Kawal Demo Cipayung Plus hingga Go Graber Indonesia

Kepala BGN Baru Sudaryono Punya Harta Rp31,39 Miliar