Blue Economy Solusi Perkuat Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dewan Penasihat The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) sekaligus Indonesia Senior Vice President FIATA, Yukki Nugrahawan Hanafi. Foto: dok. jurnas

JAKARTA, Jurnas.com — Paradigma blue economy dinilai tidak lagi terbatas hanya sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai strategi pembangunan nasional untuk memperkuat daya saing logistik, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara maritim di kawasan Indo-Pasifik.

The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) menilai paradigma blue economy kini menjadi jalan paling realistis untuk menerjemahkan keunggulan geografis tersebut menjadi kontributor penggerakan ekonomi yang berkelanjutan.

Dewan Penasihat CILT sekaligus Indonesia Senior Vice President FIATA, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan bahwa paradigma blue economy dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas.

“Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki keunggulan geografis yang menjadi modal penting dalam membangun ekosistem logistik dan perdagangan yang kompetitif. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui pembangunan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan,” ujar Yukki, Rabu (5/8/2026).

Yukki mengatakan paradigma blue economy harus dipandang sebagai strategi jangka panjang dalam mentransformasi sektor logistik dan maritim Indonesia.

"Blue Economy bukan sekadar berbicara mengenai pelestarian lingkungan laut, tetapi merupakan strategi untuk membangun sistem logistik dan rantai pasok yang lebih efisien, tangguh, serta berkelanjutan. Ketika pembangunan pelabuhan, konektivitas, digitalisasi, dan pengelolaan kawasan pesisir berjalan secara terintegrasi, maka Indonesia akan memiliki fondasi yang jauh lebih kuat untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional," ujar Yukki.

Sebagai informasi, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan ekonomi berbasis kelautan (blue economy) berkontribusi sekitar US$1,5 triliun terhadap perekonomian global setiap tahun dan berpotensi meningkat signifikan seiring berkembangnya industri maritim, logistik, energi, serta jasa berbasis laut.

Di sisi lain, Bank Dunia menilai penerapan prinsip blue economy menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Di Indonesia sendiri, sektor transportasi dan rantai pasok terus menunjukkan peran strategis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan investasi pada infrastruktur pelabuhan, konektivitas antar pulau, digitalisasi logistik, serta pengembangan kawasan industri berbasis maritim dinilai menjadi fondasi untuk memperkuat integrasi rantai pasok nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Menurut Yukki, dinamika ekonomi global saat ini semakin dipengaruhi oleh disrupsi rantai pasok, perubahan iklim, ketegangan geopolitik, hingga meningkatnya tuntutan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. Kondisi tersebut mengubah cara investor maupun perusahaan multinasional dalam menentukan lokasi investasi dan jaringan distribusi global. Ia menilai, ke depan keunggulan kompetitif suatu negara tidak lagi hanya ditentukan oleh kapasitas pelabuhan atau panjang jaringan transportasi, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan sistem logistik yang efisien, rendah emisi atau berkelanjutan, terdigitalisasi, serta memiliki kepastian tata kelola.

“Saat ini perusahaan global semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap keputusan investasi. Infrastruktur yang modern, proses logistik yang efisien, kepastian regulasi, serta komitmen terhadap pengurangan emisi menjadi bagian penting dalam membangun rantai pasok global. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan keunggulan maritim tersebut sebagai nilai tambah dalam menarik investasi," tegas Yukki.

Yukki menjelaskan implementasi blue economy akan mendorong lahirnya berbagai peluang ekonomi baru, mulai dari pengembangan teknologi maritim, transportasi laut yang lebih ramah lingkungan, pelabuhan hijau (green ports), energi terbarukan berbasis kelautan, hingga penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Transformasi tersebut juga diyakini mampu meningkatkan efisiensi logistik nasional melalui integrasi antarmoda, pemanfaatan teknologi digital, serta optimalisasi jaringan distribusi domestik yang selama ini masih menghadapi tantangan tingginya biaya logistik akibat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Menurutnya, pembangunan sektor maritim pada akhirnya harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi kekuatan maritim dunia. Yang dibutuhkan sekarang adalah kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem logistik dan maritim yang berkelanjutan. Blue Economy harus menjadi fondasi pembangunan agar pertumbuhan ekonomi lebih berkelanjutan dan berkualitas, serta tetap memberikan manfaat bagi generasi mendatang," tutup Yukki.

JURNAS VIDEO :

Hanya dengan Satu Kaki, Seorang Pendaki Berhasil Naik Gunung Merbabu

Prabowo Tak Hadiri Doa Kebangsaan, Menag: Beliau Ada Urusan Negara

Momen Senat AS Bertemu Netanyahu Gunakan Celana Pendek Sambil Main HP

Momen Istri Bupati Pemalang Tiba di Gedung KPK

PILIHAN REDAKSI :

Iran Janji Balas `Mata Ganti Mata` Jika AS Nekat Serang Infrastrukturnya

Harga Djed Spence Kemahalan, Inter Milan Mundur dari Negosiasi

900 Personel Dikerahkan Kawal Demo Cipayung Plus hingga Go Graber Indonesia

Kepala BGN Baru Sudaryono Punya Harta Rp31,39 Miliar