Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Robert J Kardinal. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com – Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat Daya, Robert J. Kardinal, mendesak pemerintah melalui Kementerian Perhubungan segera mengambil langkah tegas untuk membenahi struktur industri penerbangan nasional yang dinilai tidak sehat.
Menurut Robert, dominasi dua kelompok besar, yakni Grup Lion dan Grup Garuda, membuat persaingan tidak berjalan optimal, terutama pada rute-rute menuju kawasan timur Indonesia.
“Strukturnya tidak sehat. Kelihatannya banyak maskapai, tapi sebenarnya hanya berputar di dua grup besar. Ini menciptakan semacam ilusi kompetisi,” kata Robert dalam keterangannya, Jumat (27/3).
Politikus Golkar ini menilai kondisi tersebut berdampak langsung pada mahalnya harga tiket, bahkan untuk rute domestik. Robert mencontohkan penerbangan Jakarta–Sorong yang bisa mencapai puluhan juta rupiah untuk sekali perjalanan.
“Tidak ada pilihan bagi masyarakat. Mau tidak mau harus beli, meskipun harganya tidak rasional,” ujarnya.
Robert juga menyoroti dominasi maskapai dalam satu grup yang melayani berbagai rute, termasuk penerbangan ke wilayah terpencil. Di Papua, kata dia, sejumlah rute praktis hanya dilayani oleh maskapai dalam jaringan yang sama.
Selain itu, keterbatasan armada maskapai pelat merah seperti Garuda Indonesia dan Citilink turut mempersempit jangkauan layanan. Ia menilai, kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena berdampak pada aksesibilitas masyarakat di wilayah kepulauan.
“Garuda sebaiknya fokus pada rute yang memang menguntungkan. Jangan dipaksakan semua, apalagi kalau justru membebani,” katanya.
Sebagai solusi, Robert mendorong pemerintah membuka akses lebih luas bagi maskapai swasta, termasuk memberi peluang bagi maskapai asing untuk masuk melayani rute domestik, khususnya di wilayah yang belum terlayani maksimal.
“Kalau swasta nasional belum mampu, buka saja peluang untuk maskapai luar. Yang penting ada kompetisi dan harga bisa ditekan,” tegasnya.
Ia juga menilai perlu adanya reformasi dalam kebijakan bahan bakar pesawat (avtur) agar tidak dimonopoli satu pihak. Menurut dia, maskapai harus diberi ruang untuk mencari sumber bahan bakar yang lebih efisien guna menekan biaya operasional.
Di sisi lain, Robert menyoroti minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal, khususnya di Papua, dalam industri penerbangan. Ia berharap ada kebijakan afirmatif agar masyarakat setempat bisa lebih terlibat.
“Jangan hanya jadi penonton. Harus ada keberpihakan nyata bagi tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Robert menegaskan, sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada transportasi udara. Karena itu, sistem penerbangan yang kompetitif dan terjangkau menjadi kebutuhan mendesak.
“Negara harus hadir sebagai regulator yang adil. Jangan biarkan rakyat terjebak dalam sistem yang tidak kompetitif,” pungkasnya.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi IV Robert J. Kardinal Kemenhub RI tarif pesawat Garuda Indonesia Lion Air
