Kapolri Sebut Laporan Antasari Tak Perlu Dipermasalahkan

Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai laporan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar terhadap Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak perlu dipermasalahkan.

Menurutnya, laporan masalah Antasari Azhar sudah dibahas dan dilakukan cross examination dalam persidangan. Sehinga, tidak ada data baru atas laporan tersebut.

Bahkan, kata Tito, materi penyelidikan yang diberikan Antasari sudah bersifat inkrah. Sebab, telah melalui proses pembahasan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali 1 dan 2.

"Sudah masuk dalam materi pembahasan di tingkat banding, kasasi, PK 1, PK 2, sudah inkrah sehingga pendapat kami tidak perlu dimasalahkan lagi," kata Tito, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/5).

Sebelumnya, Partai Demokrat menuntut Antasari Azhar untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada presiden keenam itu.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, permintaan maaf itu sebagai tindaklanjut penghentian penyelidikan oleh kepolisian atas laporan Antasari.

"Antasari harus secara terbuka menyatakan maaf kepada Pak SBY di depan publik," kata Syarief, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/5).

Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri secara resmi telah menghentikan penyelidikan terkait laporan Antasari terhadap SBY.

Aparat kepolisian menghentikan proses penyelidikan karena tidak ada barang bukti baru yang diserahkan Antasari terkait kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasruddin Zulkarnaen itu.

KEYWORD :

Antasari Vs SBY Kapolri Partai Demokrat

Pasukan Ukraina di Dekat Chasiv Yar yang Terkepung Disebut Sangat Membutuhkan Amunisi

DPR Harap Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran

May Day 2024, Jokowi: Kita Teruskan Semangat Juang Buruh

Nurul Ghufron Tak Hadir, Dewas KPK Terpaksa Tunda Sidang Etik

Prabowo Suarakan Ketidakadilan Negara Barat, Bandingkan Palestina dan Ukraina

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara