Kata Fahri, KPK Main Politik

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bermain politik. Hal itu menjadi alasan DPR mengusulkan hak angket soal KPK.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengaku, usulan hak angket KPK sudah lama digulirkan. Namun, hingga saat ini belum terealisasi.

Awalnya, lanjut Fahri, hak angket digulirkan ketika KPK menetapkan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi.

"Karena aneh menurut saya. Kenapa saat Budi Gunawan mau jadi Kapolri, KPK sampai mau tersangkakan, tapi tidak saat mau jadi kepala BIN (Badan Intelijen Negara). Ini kan sepertinya KPK main politik," kata Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/4).

Kata Fahri, jika KPK murni melakukan penegakan hukum, tentu tidak akan bermasalah seperti sekarang ini. Untuk itu, KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi harus diselamatkan.

"Percaya deh, kalau KPK murni penegakan hukum, dia (KPK) tidak akan punya masalah dengan ini semua," tegasnya.

Fahri menegaskan, usulan hak angket tidak berkaitan dengan kasus korupsi e-KTP yang sedang ditangani KPK. Sebab, usulan hak angket itu sudah lama digaungkan.

"Sudah lama. Saya dulu mengusulkan hak angket pada saat KPK ikut menyeleksi kabinet," tegasnya.

Diketahui, hak angket KPK berawal dari hasil rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan KPK beberapa waktu. Hak angket dipicu keraguan DPR akan ada atau tidaknya rekaman pengakuan anggota Komisi III DPR Miryam Haryani saat diperiksa sebagai saksi kasus e-KTP.

KEYWORD :

KPK Main Politik Fahri Hamzah

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

KPK Amankan Dokumen dan Barang Elektronik dari Rumah Adik SYL

Menteri Pertahanan Israel Menantang Netanyahu soal Rencana Gaza Pascaperang

Dewas KPK Putuskan Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Gus Imin: Revisi UU Penyiaran Harus Serap Aspirasi Masyakarat dan Insan Media

Dewas KPK Panggil 10 Saksi di Sidang Etik Nurul Ghufron

SYL Pakai Sisa Anggaran Rp600 Juta untuk Kunjungan ke Brazil

Tayang Juli 2024, Inilah Sederet Fakta Tentang Captain America: Brave New World