KPK Diminta Usut dan Ambil Alih Kasus Korupsi Proyek Jalan di Kalbar

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut kasus dugaan korupsi Pemeliharaan Jalan (UPJJ) Jeroa-Sei Ana dinas PU Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Lembaga antikorupsi juga diminta mengambil alih kasus yang diduga melibatkan Wakil Bupati Sintang Askiman itu.

Hal itu disampaikan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) saat melaporkan dugaan korupsi tersebut di gedung KPK, Jakarta. Ketua Investigasi Nasional LAKI Burhanudin Abdullah mengatakan, kasus dugaan korupsi yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 800 juta ini sebenarnya telah diusut oleh aparat penegak hukum setempat.

Akan tetapi, lanjut Baharudin, penanganan kasus itu terkesan lamban lantaran kasus tersebut diduga melibatkan Wakil Bupati Sintang Askiman. Saat proyek itu berjalan, Askiman menjabat mantan Plt Kadis Pekerjaan Umum sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Ia menduga lambannya penanganan kasus ini lantaran diduga adanya intervensi dari pihak lain. Padahal, kasus ini bagi warga Sintang telah menyedot perhatian. Sebab itu, KPK diminta mengambil alih kasus tersebut.

"Kami dorong KPK untuk ambil alih penyidikan kasus korupsi UPPJ Kabupaten Sintang tahun 2013. Kasus UPPJ ini belum ditetapkan tersangka karena dia sebagai mantan KPA sekarang menjadi Wakil Bupati Sintang. Untuk itu kami meminta KPK mengambil alih kasus ini karena memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK," ungkap Burhanudin di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/4/2017).

Selain melaporkan dugaan korupsi itu, puluhan anggota LAKI juga membentangkan spanduk yang berisi dukungan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan dan KPK. Dukungan itu terkait dengan aksi teror menggunakan air keras yang dialami Novel beberapa waktu lalu.

"Kami mendukung Novel Baswedan untuk tetap semangat dan tidak takut serta gentar dalam memberantas korupsi karena rakyat mendukung Novel dan KPK," kata Baharudin.

KEYWORD :

LSM LAKI KPK

Fahri Sarankan PKS Pertimbangkan Matang Keinginan Gabung ke Pemerintah

ICW: Nurul Ghufron Diduga Salah Gunakan Wewenang hingga Perdagangkan Pengaruh

KPK Diminta Segera Eksekusi Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Penjara

Presiden Jokowi down saat Gol Timnas dianulir wasit

Prabowo Suarakan Ketidakadilan Negara Barat, Bandingkan Palestina dan Ukraina

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara