Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Kepala BRIN dan jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/6). (Foto : Oji/Man)
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta pemerintah berkomitmen menjaga keterjangkauan harga listrik bagi masyarakat yang merupakan ujung kebijakan dari pembangunan Infrastruktur ketenagalistrikan, penyaluran listrik, dan pembangkit tenaga listrik.
Menurut anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari, ketersediaan dan keterjangkauan harga listrik di seluruh wilayah Indonesia menjadi hal dasar yang didiskusikan dalam membuat kebijakan terkait perkembangan energi di Indonesia.
"Karena, ujung kebijakan adalah untuk menghadirkan kebermanfaat bagi masyarakat. Selain menghadirkan listrik di tengah masyarakat, tapi juga tentang biaya yang harus dikeluarkan masyarakat," kaya Diah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/11).
PKB Harap Ada Sikap Keteladanan di Pemilu 2024
"Hal tersebut harus dikaji dengan perhitungan yang sangat cermat. Bagaimanapun kondisi yang terjadi, Pemerintah harus berkomitmen dalam memastikan keterjangkauan harga listrik bagi masyarakat,” sambungnya.
Oleh karena itu, kata Diah, dibutuhkan proses perencanaan dan penghitungan yang harus akurat dalam konteks rencana pembangunan Infrastruktur ketenagalistrikan, penyaluran listrik dan pembangkit tenaga listrik.
“Karena apa pun yang terjadi, pemerintah harus berkomitmen dalam memastikan keterjangkauan harga listrik bagi masyarakat,” tandasnya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII Diah Nurwitasari listrik pembangkit
