Konferensi pers Rakornas Stunting (kiri ke kanan: Menko PMK Muhadjir Effendy, Wapres Maruf Amin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin meminta pemerintah daerah terus mengawal upaya bersama penurunan angka prevalensi stunting, terutama saat transisi pemerintahan tahun depan.
Saat ini, angka balita stunting di Indonesia pada 2022 sebesar 21,6 persen, turun dari 30,8 persen pada 2018. Untuk mencapai target hingga ke angka 14 persen pada 2024, tantangan yang dihadapi kian berat.
Selain keterbatasan waktu dan besaran target untuk dicapai, pemerintah berhadapan dengan tahun politik. Pergantian tampuk kepemimpinan di pusat dan daerah harus dipastikan tetap mengakomodasi percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan.
"Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara pejabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan," tegas Wapres saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, di Istana Wapres pada Jumat (6/10).
Menurut dia, komitmen politik pemimpin akan memastikan adanya mobilisasi sumber daya yang diperlukan, serta mendorong perbaikan koordinasi di lapangan dan implementasi pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran.
"Pelajaran dari pelaksanaan program empat tahun terakhir menunjukkan bahwa komitmen politik para pemimpin di pusat dan daerah pada upaya penurunan stunting amatlah penting," ungkap Wapres.
Lebih jauh, dia menyebut, komitmen politik yang kuat akan mampu mendekatkan pada pencapaian target untuk menghilangkan segala bentuk masalah gizi, termasuk stunting, pada 2030, sebagaimana target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Senada dengan Wapres, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menekankan, perlunya komitmen, kerja keras, dan kerja sama dalam pencegahan stunting hingga ke tingkat desa.
Selain itu perlunya mendorong organisasi perangkat daerah terkait untuk mengoptimalkan DAK fisik, DAK non-fisik, APBD, dan APBDesa dalam mendukung percepatan penurunan stunting.
Para kepala daerah juga perlu memastikan perencanaan melalui rembuk stunting berlangsung sesuai dengan waktu yang ditentukan di tiap tingkatan dan daerah. Untuk tingkat kabupaten, perlunya menerbitkan peraturan bupati tentang dana desa secara tepat waktu tiap tahunnya sebagai pedoman pengelolaan dana desa untuk stunting.
"Marilah kita bersinergi dan berkolaborasi melibatkan seluruh kekuatan dan pihak demi cegah stunting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia emas tahun 2045," ajak Muhadjir.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo melaporkan, tren penurunan stunting cukup menggembirakan dari tahun ke tahun.
Meskipun tidak sepenuhnya mencapai target, rata-rata penurunan pada 2013 hingga 2019 mencapai 1,3 persen per tahun, pada 2019 ke 2021 penurunan mencapai 1,6 persen per tahun, dan pada 2021 hingga 2022 penurunan tetap bisa mencapai 2,8 persen per tahun.
Dengan tren tersebut, dia optimistis angka 14 persen dengan target penurunan sebesar 3,8 persen akan bisa dikejar dalam dua tahun ini. Dalam hal ini, pemerintah dinilai tidak banyak mengeluarkan dana dari APBN karena alokasi anggaran stunting dari 2020 sampai 2022 tidak meningkat, dan bahkan menurun pada 2023, tetapi capaian tetap meningkat.
"Ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dari pusat sampai daerah cukup baik dan juga kepesertaan dana desa dan juga APBD menjadi kontribusi yang baik," jelas dia.
KEYWORD :Wapres Wakil Presiden Ma`ruf Amin Stunting
