Kamis, 16/05/2024 12:40 WIB

Guru Besar Unpad: Golkar Sebaiknya Dipimpin yang Paham Perjalanan Partai

Bergulirnya kasus dugaan korupsi dalam perizinan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) serta perdagangan kelapa sawit di Kejaksaan Agung (Kejagung) mempertegas kader-kader Golkar mendorong digelarnya Munaslub.

JAKARTA - Golkar adalah partai karya dan kekaryaan. Nilai-nilai dasar Golkar ada pada pengabdian untuk Bangsa dan Negara melalui karya dan pengabdian para kadernya. Untuk itu, Golkar sebaiknya dipimpin oleh orang yang memahami proses perjalanan partai berlambang pohon beringin itu.

Demikian disampaikan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran (Unpad), Prof. Sam`un Jaja Raharja kepada awak media, Kamis (10/8/2023), saat dimintai pendapat tentang kepemimpinan di Partai Golkar yang saat ini sedang santer didorong perganian pemimpinnya melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Menurur Prof. Sam’un, salah satu dari sekian nama yang patut diperhitungkan itu adalah Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Sebab ia mewarisi sifat, karakter, gaya kepemimpinan ayahnya yakni Presiden RI ke-2 Soeharto, berikut memahami perjalanan Golkar melalui proses yang berjalan secara alamiah.

"Tommy memperoleh semua itu melalui dialog, pembicaraan, kedekatan personal dan interaksi intens yang berjalan sehari-hari dengan orang yang pernah membina Golkar," kata Prof. Sam`un.

Partai Golkar ditekankan dia, merupakan wadah yang paling cocok dengan DNA Tommy Soeharto. Karena Tommy telah melalui perjalanan panjang, sudah teruji dan partai ini adalah partai yang bersifat karya-kekaryaan.

Menanggapi soal pembiayaan hingga mencapai Rp500-Rp600 miliar untuk memilih pimpinan partai politik, menurutnya besaran angka itu memang bukan angka kecil. Akan tetapi besaran angka itu jauh lebih kecil dibandingkan akumulasi manfaat yang akan didapatkan organisasi partai politik.

"Relatif, dalam arti kalau ditanggung-renteng bersama jadi ringan. Kalau ditanggung pribadi ya bisa setengah triliun lebih, tetapi hasilnya kan bisa menggerakkan roda partai dan akumulasi manfaatnya jauh lebih besar," katanya.

Prof. Sam`un menyatakan itu terkait pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) saat memberikan keynote speech di Seminar Anak Muda untuk Politik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, 31 Juli 2023 lalu. Saat itu, JK menyebut untuk menjadi ketua umum partai politik di Indonesia butuh ongkos yang besar hingga Rp500-Rp600 miliar.

Pernyataan JK itu menyeruak di tengah munculnya dorongan digelarnya Munaslub Partai Golkar. Sejumlah nama yang didorong maju sebagai caketum dalam munaslub, diantaranya Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia dan Bambang Soesatyo. Terakhir ada nama Tommy Soeharto yang turut didorong maju.

Menurut Prof Sam`un, bergulirnya kasus dugaan korupsi dalam perizinan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) serta perdagangan kelapa sawit di Kejaksaan Agung (Kejagung) mempertegas kader-kader Golkar mendorong digelarnya Munaslub. Selama kasus tersebut bergulir di Kejagung, segala kemungkinan bisa saja terjadi.

Misalnya, jika kemungkinan terburuknya terjadi, dimana Ketum Golkar Airlangga Hartarto terjerat hukum di Kejagung, maka mau tidak mau harus ada nakhoda baru untuk memimpin Golkar. Karena bagaimanapun roda organisasi harus terus berjalan, apalagi sekarang tahun politik jelang Pemilu 2024.

"Dorongan Munaslub sah-sah saja dilakukan, karena misalnya sudah tidak ada ketua umum kan tidak ada nakhoda. Kalau tidak segera memilih pemimpin baru, itu akan mengganggu partai secara keseluruhan," ucap Prof Sam`un.

KEYWORD :

Golkar Unpad Tommy Soeharto Munaslub Golkar




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :