Parade tentara militer junta Myanmar dalam upacara peringatan 75 tahun Hari Persatuan negara itu di Naypyidaw pada 12 Februari 2022. (Foto: AFP)
JAKARTA, Jurnas.com - Para penyelidik PBB mengatakan telah mengumpulkan bukti kuat tentang kejahatan perang yang melonjak di Myanmar, termasuk eksekusi massal dan kekerasan seksual, dan sedang membuat berkas kasus untuk membantu membawa para pelaku ke pengadilan.
Negara Asia Tenggara itu dilanda kekerasan mematikan sejak kudeta menggulingkan pemerintahan pemimpin Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, melancarkan tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat yang memicu pertempuran di seluruh wilayah negara.
Mekanisme Investigasi Independen PBB untuk Myanmar (IIMM) mengatakan pihaknya memiliki bukti bahwa militer Myanmar dan milisi yang berafiliasi dengannya "melakukan kejahatan perang yang semakin sering dan kurang ajar".
Ini menunjuk antara lain pada pemboman udara sembarangan, pembakaran desa dan pembunuhan massal warga sipil dan pejuang yang ditahan, serta penyiksaan dan kekerasan seksual yang mengerikan.
Tim investigasi memperingatkan dalam laporan tahunannya bahwa "jumlah insiden yang menandai kejahatan internasional yang serius" telah melonjak sejak kudeta.
"Setiap korban jiwa di Myanmar adalah tragis, tetapi kehancuran yang terjadi pada seluruh komunitas melalui pemboman udara dan pembakaran desa sangat mengejutkan," kata Kepala Mekanisme Nicholas Koumjian dalam pernyataan tersebut.
"Bukti kami menunjukkan peningkatan dramatis dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di negara ini, dengan serangan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil, dan kami sedang membangun berkas kasus yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku individu," sambungnya
IIMM didirikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2018 untuk mengumpulkan bukti kejahatan internasional paling serius dan menyiapkan berkas untuk penuntutan pidana.
Meskipun tim tersebut tidak pernah diizinkan untuk mengunjungi Myanmar, tim itu mengatakan telah melibatkan lebih dari 700 sumber dan telah mengumpulkan "lebih dari 23 juta item informasi", termasuk pernyataan saksi, dokumen, foto, video, bukti forensik, dan citra satelit.
Tim - yang sudah bekerja sama dengan Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional - mengatakan "berencana untuk mempercepat pengumpulan bukti kejahatan internasional yang paling serius".
Para penyelidik mengatakan mereka secara khusus mencari "bukti keterkaitan" yang menunjukkan tanggung jawab individu tertentu, terutama pejabat tingkat tinggi.
Laporan IIMM menjelaskan bahwa komandan militer memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk mencegah dan menghukum kejahatan perang yang dilakukan oleh mereka yang berada di bawah komandonya.
"Berulang kali mengabaikan kejahatan semacam itu dapat mengindikasikan bahwa otoritas yang lebih tinggi bermaksud melakukan kejahatan ini," kata laporan itu.
Ini menyoroti bukti penggunaan tentara anak-anak oleh "berbagai aktor bersenjata", dan mengatakan bahwa mereka melihat "semakin banyak bukti tentang penyiksaan, kekerasan seksual, dan bentuk penganiayaan berat lainnya di berbagai fasilitas penahanan".
"Bukti menunjukkan bahwa kejahatan semacam itu "dilakukan dengan tingkat kekejaman tertinggi dan menyakiti para korban, termasuk pemerkosaan dengan benda, bentuk penghinaan lainnya, mutilasi, pemerkosaan berkelompok atau berantai dan perbudakan seksual," kata laporan itu.
IIMM mengatakan pihaknya juga sedang menyelidiki kekerasan seksual yang merajalela yang dilakukan selama penumpasan berdarah terhadap minoritas Muslim Rohingya di Myanmar yang pada tahun 2017 mengakibatkan hampir satu juta orang mengungsi.
"Kejahatan seksual dan berbasis gender adalah salah satu kejahatan paling keji yang sedang kami selidiki," kata Koumjian, mengatakan bahwa ini "meresap selama operasi pembersihan Rohingya".
- Sumber: AFP
Kejahatan Perang Myanmar Aung San Suu Kyi Junta Militer
