Menko Perekonomian RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. (Foto dok. Kemenko Perekonomian)
Jakarta,Jurnas.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai bisa menjadi `bom waktu` bagi internal partai. Apalagi, nama Airlangga diduga terlibat sejumlah kasus dugaan korupsi.
Salah satunya, dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS). Dalam kasus ini, nama Airlangga santer disebut menerima kucuran uang haram dari mega proyek tersebut.
"Penanganan kasus tersebut bahkan telah menyeret figur Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, yang sebelumnya menyandang jabatan sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Munas Ancol 2015-2016, Yorrys Raweyai, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023.
Teranyar, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan panggilan kepada Airlangga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada Selasa, 18 Juli 2023.
Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka dari kalangan swasta, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group. Kuat dugaan pemeriksaan ini terkait dengan pemberian izin ekspor kepada ketiga perusahaan tersebut.
"Bola rekomendasi Dewan Pakar sejatinya tidak menggelinding di ruang hampa. Berbagai desas-desus yang mengemuka di ruang publik yang mengaitkan kasus-kasus tersebut kepada figur Airlangga, memang hanyalah desakan moril. Sebab dalam rumusan dan konstruksi politik, dugaan keterlibatan pucuk pimpinan partai politik, secara tidak langsung akan berakibat fatal bagi konsolidasi kepartaian dalam menyongsong even-even kontestasi," kata dia.
Yorrys menyatakan dugaan keterlibatan Airlangga memang sulit dipungkiri. Terlebih, posisi sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Menteri Koordinator Bidang Perekenomian pada saat yang bersamaan memungkinkan melibatkan Airlangga pada kedua kasus tersebut.
Atas hal tersebut, kata dia, bisa dipastikan Partai Golkar sulit meraih target-target elektoralnya pada Pemilu 2024. Paling tidak, proses hukum akan membuat pucuk pimpinan partai itu tidak lagi berkonsentrasi penuh untuk mengonsolidasikan partainya yang justru sedang tidak baik-baik saja.
"Tanpa terobosan internal, Partai Golkar akan dipastikan meraup penurunan suara yang signifikan. Sementara mempertahankan situasi saat ini, hanya mengorbankan kepentingan partai secara keseluruhan," kata Yorrys.
Tak hanya hukum, hal lain yang memberatkan posisi Golkar dalam kontestasi politik adalah tidak diperhitungkannya nama Airlangga dalam perebutan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024.
"Karena itu, boleh jadi, dalam beberapa waktu ke depan, kegagalan Airlangga dalam mewujudkan rekomendasi tersebut akan menjadi `bom waktu` yang meledak setiap saat. Atas dasar itulah publik menanti gerakan-gerakan `penyelamatan` baru seperti fenomena yang terjadi sebelumnya," kata dia.
Yorrys mengatakan dalam kalkulasi politik, upaya-upaya Airlangga mengampanyekan dirinya sebagai capres ataupun cawapres sejauh ini tidak berdampak efektif bagi elektabilitas Partai Golkar. Sebaliknya, konsolidasi internal di tengah kesiapan partai mengikuti kontestasi justru semakin terhambat.
Untuk itu, Yorrys menilai jika desakan melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dengan cara elegan dan damai menjadi pertimbangan yang logis.
"Sebab, sebagai partai modern, Golkar sejatinya cukup terbiasa dengan pergolakan dan menyelesaikan persoalannya secara baik," kata dia.
Yorrys menilai rekomendasi Dewan Pakar sebagai pelecut di tengah suasana yang tampak sedang `sunyi dan senyap` di kalangan internal Partai Golkar. Dia bahkan mengamini rekomendasi itu hanya bertujuan menjaga muruah partai agar tetap eksis sebagai instrumen kebijakan yang berdampak kolosal bagi kepentingan rakyat.
"Tanpa kekuasaan di masa depan dan peran penting di dalamnya, Partai Golkar semakin sulit berbicara lebih banyak dan melahirkan figur-figur pemimpin masa depan," kata dia.
Yorrys juga memandang rekomendasi Dewan Pakar itu hanya penghalusan makna dari desakan munaslub yang senyap dilontarkan sejumlah pihak. Rekomendasi itu bahkan sebagai upaya pengalihan fokus publik politik pada mekanisme kerja partai dan kesungguhannya dalam menatap kontestasi Pemilu 2024.
Yorrys menekankan sudah saatnya keran kepemimpinan nasional terbuka dari rahim Partai Golkar. Sekalipun hingga saat ini figur-figur tersebut masih sulit bermunculan ke hadapan publik.
Namun, proses yang mengarah pada kemunculan itu harus terus dijaga dan dijalani dengan strategi dan mekanisme internal organisasi yang akomodatif. Tak hanya itu, dia menyebut jatuh bangun usaha perlu dilakukan sambil mengikis ego sektoral dan pribadi demi kepentingan partai yang lebih besar.
"Arus bawah Partai Golkar yang saat ini dihuni oleh kalangan muda yang beprestasi dan berbakat memerlukan contoh dan teladan dari gugusan kepemimpinan yang terbuka, transparan dan demokratis. Karena itu, munaslub sesungguhnya bukan soal masa lalu yang berulang, namun tentang masa depan yang lebih baik," kata dia.
KEYWORD :
Golkar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto korupsi Yorrys Raweyai
