Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menerima hasil laporan pemeriksaan keuangan dari BPK (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan ini menjadi capaian kesepuluh kalinya bagi Kemdikbudristek.
“Alhamdulillah, berkat masukan-masukan perbaikan dari BPK RI, Laporan Keuangan Kemdikbudristek Tahun 2022 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-10 kalinya. Opini WTP ini memberikan semangat bagi seluruh jajaran Kemdikbudristek untuk selalu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara sebagai bentuk akuntabilitas Kemdikbudristek kepada publik,” ungkap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, dalam sambutannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, di Kantor Kemdikbudristek, Senayan, Jakarta (26/6).
Menteri Nadiem menjelaskan, Kemdikbudristek menyusun Laporan Keuangan Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sehubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 dan telah diaudit oleh BPK RI.
Nadiem menerangkan bahwa pada tahun 2022 Kemdikbudristek telah merealisasikan anggaran sebesar Rp81,34 triliun atau sebesar 95,78% dari pagu sebesar Rp84,92 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut dimanfaatkan dalam mendukung program prioritas dalam peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui berbagai kebijakan episode merdeka belajar dan kampus merdeka, antara lain untuk Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, Bantuan Bidikmisi perguruan tinggi, Tunjangan Fungsional Guru, BOPTN, Matching fund, competitive fund, Bantuan Pemerintah untuk satuan pendidikan dan lembaga, beasiswa, peningkatan kapasitas guru, peralatan penunjang Pendidikan dan Gedung Bangunan Pendidikan.
“Kemdikbudristek berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung program-program strategis Kemdikbudristek dalam meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi,” jelas Menteri Nadiem.
Lebih lanjut, Nadiem mengungkapkan langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan oleh Kemdikbudristek atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, baik selama proses maupun setelah proses pemeriksaan. Pertama, Kemdikbudristek telah menyusun Rencana Aksi tindak lanjut terhadap penyelesaian temuan pemeriksaan dan telah disampaikan ke BPK RI. Kedua, terkait dengan kepatuhan, khususnya pengembalian ke kas negara, sebagian telah dilakukan penyetoran ke kas negara dan sisanya dalam proses tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi BPK RI.
Pada kesempatan ini, Pius Lustrilanang, selaku Anggota VI BPK RI memberikan selamat kepada Mendikbudristek atas capaian Kemdikbudristek. “Selamat kepada Mas Menteri dan jajarannya atas capaian prestasi opini WTP 10 tahun berturut-turut sejak tahun 2013,” ucapnya.
Komisi XI DPR Terima Pengantar RKA dan RKP BPK
Senada dengan itu, Mendikbudristek juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK RI. “Terima kasih kepada seluruh Tim BPK RI yang telah memberikan masukan perbaikan dalam peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Kemdikbudristek,” tutup Nadiem.
Dalam kesempatan ini, turut hadir Auditor Utama Keuangan Negara VI, Laode Nusriadi; Kepala Auditorat Keuangan Negara VI A BPK RI, Suparwadi; Tim Auditor Keuangan Negara VI BPK RI; serta pimpinan Eselon I dan II di lingkungan Kemdikbudristek.
KEYWORD :Kemdikbudristek WTP Wajar Tanpa Pengecualian BPK
