Kepala BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Rencana Kolaborasi Kajian dan Riset antara BSKDN, BRIN dan pemerintah daerah. (Foto Kemendagri)
Jakarta, Jurnas.com - Penghubung bagi daerah dalam mengembangkan riset berbasis isu empiris. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berkolaborasi.
Kepala BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengatakan, melalui kolaborasi itu) BSKDN ingin menjadi institusi yang keterkaitan dengan daerah itu menjadi kuat. Hal tersebut dia sampaikan saat memimpin Rapat Rencana Kolaborasi Kajian dan Riset antara BSKDN, BRIN dan pemerintah daerah di Ruang Video Conference BSKDN, Jakarta, Selasa.
"Pemerintah Daerah mendapatkan informasi tentang ruang lingkup penelitian, baik penelitian sains murni maupun penelitian untuk tujuan melahirkan kebijakan yang sifatnya lebih singkat," kata Kepala BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/4).
Lebih lanjut, Yusharto menyampaikan kolaborasi antara BSKDN dan BRIN sebagai penghubung daerah dalam mengembangkan riset berbasis isu empiris dapat dilakukan dengan langkah awal BRIN mengarahkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).
Saat ini, kata dia, hampir setengah dari jumlah keseluruhan daerah di Indonesia tengah membentuk BRIDA. Yusharto mengatakan BRIDA dapat mengamati potensi lokal yang dimiliki daerahnya.
"Misal, daerah kaya akan potensi sagu. Bagaimana cara mengembangkan sagu itu? Kebijakan terkait sagu harus seperti apa? Harusnya, kebijakan tersebut berbasis data. Informasi tersebut yang kita kumpulkan dari daerah, lalu diskusikan mana yang masuk sains mana yang masuk penelitian untuk kebijakan," ujar dia.
Setelah BRIDA melakukan pemetaan isu empiris di daerah, lanjut Yusharto, BSKDN akan meneruskan informasi tersebut kepada BRIN untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian itu, menurut dia, BRIN juga bisa melibatkan perguruan tinggi untuk bersama-sama mengkaji isu empiris tersebut.
Ke depannya, Yusharto berkomitmen pihaknya akan terus berupaya menjadi penghubung bagi daerah agar mendapatkan mitra riset yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
"Jangan sampai daerah menghasilkan kebijakan yang salah, karena tidak berbasis bukti. Bukti di sini lewat hasil penelitian atau hasil kajian. Jadi, kita harus berupaya mencari dan mencoba membuat link satu daerah dengan berbagai institusi yang lain," tutur dia.
KEYWORD :BSKDN BRIN riset daerah
