Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Warsito (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mendorong sinergi kebijakan antar kementerian dan lembaga terkait pendidikan vokasi, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Prof. Warsito mengatakan, sebelum Perpres tersebut terbit, kebijakan pendidikan dan pelatihan vokasi cenderung berjalan sendiri-sendiri dengan berbagai program yang berbeda.
Dia mencontohkan lembaga sertifikasi yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnker). Kedua kementerian ini mengeluarkan sertifikat kompetensi dengan konsep yang hampir sama.
"Kemdikbudristek mengeluarkan sertifikat kompetensi, kemudian di Kemnaker ada sertifikat profesi. Nah dua perizinan ini yang diakui dunia usaha dan dunia industri itu sertifikat dari lembaga sertifikasi profesi," kata Warsito kepada awak media di Bogor pada Kamis (13/4).
"Maka lembaga sertifikasi kompetensi yang ada Kemendikbudristek itu sekarang enggak ada gunanya," imbuh dia.
Oleh karena itu, lanjut Warsito, keberadaan Perpres Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mengakomodasi kedua jenis lembaga sertifikasi ini, agar lulusan pendidikan maupun pelatihan vokasi memiliki kesempatan diterima di dunia kerja.
"Pemerintah juga membentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) yang anggotanya terdiri dari Kemenko PMK, Dirjen Diksi (Kemdikbudristek), Dirjen Binapenta (Kemnaker), dan Kadin," jelas dia.
Ini Bahaya Pemberian Kopi Instan ke Bayi
Selain TKNV, Warsito menambahkan bahwa pemerintah juga mendorong pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV), supaya program revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi berjalan selaras.
KEYWORD :Perpres Vokasi Kemenko PMK Warsito
