Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Abdul Wachid. (Foto: Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang mempersulit penyaluran bantuan pemerintah untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat (Jabar).
Menurut dia, akses penerimaan bantuan untuk masyarakat harus dipermudah. Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas sudah menginstruksikan jajaran terkait agar membantu masyarakat menerima bantuan secepat mungkin.
"Seharusnya persoalan bantuan nencana tidak perlu dipersulit, saya dukung pernyataan Presiden," kata Abdul Wachid kepada wartawan, Jumat (3/3).
Ultimatum ini disampaikan Abdul lantaran baru menerima langsung keluhan dari salah satu korban gempa Cianjur yang kesulitan mengambil bantuan uang tunai pembangunan rumah dari pemerintah.
Dalam keluhannya, warga Cianjur yang enggan menyebutkan namanya itu mengaku sudah empat kali bolak-balik ke salah satu Bank untuk mencairkan termin pertama bantuan tunai tersebut, namun tak kunjung cair.
Dia bahkan mengaku berulang kali dihadapkan dengan syarat-syarat baru pengambilan uang oleh pihak Bank. Padahal, ongkos mondar-mandir ke Bank cukup memberatkan warga terdampak gempa.
Parahnya lagi, cerita Abdul Wahid, pihak penyalur bantuan tunai itu meminta korban gempa syarat yang tidak logis. Yakni kwitansi pembayaran tukang yang membangun rumah.
Atas keluhan itu, Abdul Wachid bakal meminta aparat penegak hukum untuk menyeret pihak-pihak yang mempersulit penyaluran bantuan bencana ke ranah hukum.
"Siapa pun yang menghambat atau mempersulit penyaluran bantuan harus di tindak, rakyat sedang susah kok tega-teganya dipersulit," ucap dia.
"Saya berharap para penegak hukum wajib menindak oknum aparat yang bermain main masalah bantuan bencana," imbuh Politikus Partai Gerindra ini.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VIII Abdul Wachid gempa Cianjur bantuan
