Diskusi online Tantangan Perkebunan Sawit Rakyat dan Launching Buku Panduan Sawit – Perkebunan Sawit Rakyat. (Foto: Ist)
JAKARTA, Jurnas.com - Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Sunari mengungkapkan, persoalan utama yang dihadapi sektor sawit saat ini adalah menurunnya harga CPO. Penurunan ini berdampak pada kesejahteraan Petani.
Demikian disampaikan dalam Diskusi online Ngopi Sawit dan Launching Buku Panduan Sawit: Perkebunan Sawit Rakyat, yang diterbitkan InfoSAWIT didukung BPDPKS, Kamis (10/11).
"Hampir separuh perkebunan kelapa sawit Indonesia adalah perkebunan petani swadaya. Mereka hadir di setiap pulau di Indonesia. Pulau Sumatera dan Kalimantan memiliki luas lahan terbesar. Termasuk wilayah Timur Indonesia seperti Sulawesi, Maluku dan Papua," tuturnya.
Untuk memperbaiki kondisi ini dan meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia, Sunari menyampaikan, beberapa inovasi program yang perlu dilakukan dalam jangka pendek dan panjang.
Pertama, perbaikan dukungan untuk petani sawit rakyat melalui peningkatan ketepatan sasaran (pendataan petani sawit rakyat). Kedua, dukungan perbaikan rantai pasok petani sawit rakyat, misalnya melakukan perbaikan tata kelola pasokan dari petani ke PKS, daya saing PKS dan perbaikan infrastruktur logistik.
"Ketiga, penyediaan layanan informasi kepada petani sawit rakyat atau penyediaan referensi harga tandan buah segar (TBS) dan aplikasi petani sawit," katanya.
Sementara itu, Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Tofan Mahdi menjelaskan, secara umum terdapat tiga tantangan yang dihadapi industri sawit nasional.
Pertama, berkolaborasi dalam rantai pasok kelapa sawit, dengan tetap menjaga kinerja perkebunan kelapa sawit, sehingga tingkat kesejahteraan petani sekitar kebun sawit juga tetap terjaga.
Kedua ialah terkait keberlanjutan, terlebih dari total produksi minyak sawit Indonesia mencapai 53 juta ton sekitar 70 PERSEN produk kelapa sawit Indonesia diekspor, sementara 30 persen diserap di tingkat domestik.
Pasar utama minyak sawit Indonesia adalah India, China, Uni Eropa dan Pakistan. Untuk pasar Uni Eropa kata Tofan, menuntut sustainability, namun demikian persyaratan aspek keberlanjutan menjadi keniscayaan supaya bisa bertahan.
"Sustainability ini memastikan kelapa sawit tetap eksis dan berkelanjutan, terlebih pemerintah sudah komit untuk tidak menambah lahan, kendati produktivitas sawit rakyat masih menjadi PR besar," katanya.
Tantangan ketiga ialah terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, lantaran kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa berdampak serius terhadap industri. "Sebab itu, kita harus sering duduk bersama," tandas Tofan.
Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto mengungkapkan, sampai saat ini kondisi petani kelapa sawit utamanya petani sawit swadaya tidak mengalami perubahan, kendati pemerintah telah menerbitkan beragam kebijakan.
"Apakah semua kebijakan itu meningkatkan jumlah petani swadaya di Indonesia," katanya.
Sebab itu, ke depan membangun kemitraan adalah dengan membangun kemitraan yang menguntungkan dan sejajar. Lantaran dalam konteks kemitraan petani mesti adil, dan menguntungkan secara bersama baik petani maupun pabrik kelapa sawit.
"Selama ini apakah kemitraan petani sudah seimbang dan sejajar, adil dan menguntungkan? Apakah pabrik sawit bersedia membagi saham kepemilikannya dengan petani?" tutur Darto.
Sampai saat ini juga, kata Darto, petani masih belum memiliki daya tawar tinggi dan tidak bisa menentukan harga TBS sawitnya, serta bagaimana posisi tawar koperasi dengan pabrik sawit.
Ke Depan kata Darto, kedepan berikanlah kesempatan masyarakat untuk mengelola kelapa sawit kedepan. "Ini butuh kebijakan yang nyata," imbuh Darto.
KEYWORD :Harga CPO Kelapa Sawit BPDPKS Sunari
