(Kiri-Kanan) Saifuddin Abdullah dari Malaysia, Theresa Lazaro dari Filipina, Vivian Balakrishnan dari Singapura, Don Pramudwinai dari Thailand, Bui Thanh Son dari Vietnam, Hun Sen dan Prak Sokhonn dari Kamboja, Retno Marsudi dari Indonesia, Erywan Yusof dari Brunei, Saleumxay Kommasith dari Laos, dan Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi berpose untuk foto keluarga saat upacara pembukaan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-55 di Phnom Penh, pada 3 Agustus 2022 (Foto oleh Tang Chhin Sothy / A
JAKARTA, Jurnas.com - Seluruh menteri luar negeri dari anggota 10 anggota Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) setuju melarang para jenderal yang berkuasa di Myanmar untuk mengikuti pertemuan mereka.
Mereka, para jenderal Myanmar, baru diizinkan mengikuti pertemuan jika sudah benar-benar membuat kemajuan dalam rencana 15 bulan untuk mengatasi krisis yang dipicu oleh kudeta militer.
"Para jenderal harus bertindak dengan cara yang menunjukkan kemajuan yang dicapai, kemudian kita akan dapat bertindak berdasarkan keputusan untuk menunjukkan kemajuan," kata Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, yang juga utusan khusus untuk Myanmar.
Para menteri luar negeri ASEAN pada Jumat (5/8) mengutuk kurangnya kemajuan dalam Konsensus Lima Poin yang disepakati dengan panglima militer dan pemimpin kudeta Jenderal Senior Min Aung Hlaing pada April 2021.
Mereka juga menuntut Dewan Administrasi Negara (SAC) yang memproklamirkan diri mengambil tindakan untuk mematuhi rencana tersebut sebelum pertemuan puncak regional pada bulan November.
Para menteri mengatakan mereka sangat kecewa dengan kemajuan yang terbatas dan kurangnya komitmen dari otoritas Naypyidaw untuk implementasi Konsensus Lima Poin yang tepat waktu dan lengkap.
Pernyataan tersebut juga mencatat bahwa pertemuan para pemimpin akhir tahun ini masih dapat mengambil tindakan atas ketidakpatuhan Myanmar merujuk Pasal 20 Piagam ASEAN.
Myanmar jatuh ke dalam krisis ketika militer menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan pejabat senior lainnya pada Februari 2021 dan merebut kekuasaan untuk diri mereka sendiri.
Kudeta itu memicu gerakan pembangkangan sipil massal, protes nasional dan pembentukan kelompok bersenjata anti-kudeta yang ditanggapi militer dengan kekuatan brutal.
Sekitar 2.158 orang telah dibunuh oleh angkatan bersenjata sejak kudeta, dan kemarahan telah tumbuh atas sikap keras kepala para jenderal, terutama setelah eksekusi empat tahanan politik bulan lalu.
Dalam pernyataan kementerian luar negeri yang diterbitkan di halaman depan Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah pada Sabtu, militer mengatakan pihaknya menolak komunike ASEAN dan akan terus mengikuti rencana lima poin mereka sendiri, yang dicetak di sebelah pernyataan di halaman depan koran.
"Myanmar percaya bahwa ASEAN dapat mempertahankan kesatuan dan sentralitasnya dalam jangka panjang hanya jika semua negara anggota ASEAN menghormati ketentuan dan prinsip-prinsip dasar Piagam ASEAN, terutama kesetaraan, inklusivitas, kedaulatan, dan non-intervensi dalam urusan internal Negara Anggota ASEAN," katanya.
Menteri luar negeri yang diangkat oleh militer, Wunna Maung Lwin, tidak diundang ke Phnom Penh dan juga dikeluarkan dari retret menteri luar negeri pada Februari, sementara Min Aung Hlaing dilecehkan pada pertemuan puncak para pemimpin tahun lalu.
Para menteri luar negeri ASEAN juga mengutuk eksekusi bulan lalu terhadap Phyo Zeya Thaw, seorang rapper yang berubah menjadi politisi yang merupakan anggota partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi, dan aktivis politik veteran Kyaw Min Yu, yang dikenal sebagai Ko Jimmy. .
Malaysia telah memimpin seruan untuk pendekatan yang lebih keras terhadap pemerintahan militer Myanmar, dan juga menyerukan kelompok itu untuk terlibat dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang didirikan oleh politisi terpilih yang disingkirkan para jenderal dari kekuasaan.
Filipina, Indonesia, dan Singapura juga telah mendorong garis yang lebih tegas.
Konsensus Lima Poin menyerukan segera diakhirinya kekerasan, penunjukan utusan khusus dan diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Pernyataan ASEAN Jumat menekankan bahwa utusan itu harus diizinkan bertemu dengan semua pemangku kepentingan yang relevan.
SAC tidak mengizinkan utusan ASEAN pertama, menteri luar negeri Brunei, untuk bertemu Aung San Suu Kyi, dan juga tidak mengizinkan Prak Sokhonn untuk melakukannya.
Peraih Nobel itu telah dipenjara setelah persidangan di pengadilan tertutup, dan menghadapi serangkaian tuduhan yang dapat menempatkannya di balik jeruji besi selama bertahun-tahun.
Myanmar bergabung dengan ASEAN pada tahun 1997 di bawah rezim militer sebelumnya. SAC telah berusaha untuk membingkai mereka yang menentang perebutan kekuasaannya sebagai "teroris".
PBB mengatakan ratusan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat serangan militer, sementara pakar hak asasi manusia menuduh militer melakukan kejahatan perang atas serangan terhadap warga sipil.
Sumber: Aljazeera
KEYWORD :Jenderal Myanmar ASEAN Prak Sokhonn Aung San Suu Kyi
