Warga Sedang membayar pajak kendaraan di Samsat Keliling
Jakarta - Muncul desakan terutama dari kelompok politik oposisi agar Presiden Joko Widodo turun tangan mengatasi polemik kenaikan tarif pajak STNK dan BPKB. Pasalnya, penerapan kebijakan tersebut ditandai dengan sikap cuci tangan dan saling lempar persoalan antar lembaga terkait.
Anggota komisi III DPR fraksi Golkar, Adies Kadir tidak sepakat dengan pihak yang menyudutkan Jokowi. Menurutnya, presiden tidak seharusnya diseret untuk mengurusi masalah tarif pajak STNK dan BPKB. Menurutnya, soal tarif STNK dan BPKB cukup diselesaikan di tingkatan institusi Direktorat Pajak.
"Cukup level Dirjen atau maksimal setingkat Menteri," kata Adies saat dihubungi di Jakarta, Jumat (06/01/2017).
Ia menyayangkan penerapan kebijakan yang kini terlanjur jadi perbincangan hangat di Republik ini, diberlakukan tanpa disertai sosialisasi sebelumnya. Karena itu, ia mendesak Dirjen Pajak segera berkordinasi dengan lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut.
"Karena, Pada saat pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR RI di Banggar, pasti semua tahu. Misalnya ada usulan dari Instansi/Kementrian ke Depkeu, pasti semua baca, demikian pula dari Depkeu ke Presiden pada saat menandatangani PPnya, semua pasti baca. Jadi seharusnya merekalah yang menjelaskan pada publik bukan pak Presiden," ungkapnya.
Wasekjen DPP Golkar justru menyalahkan lembaga pembantu Presiden kurang responsif. Seharusnya, kata dia, mereka memiliki respon yang kuat sebelum mendapat kritik masyarakat. "Kenapa sekarang begitu keluar kenaikan 300 % dan rakyat menjerit semua terkesan lempar tanggung jawab?," tandas Adies.
Seperti diketahui, penerapan kebijakan kenaikan tarif pajak STNK dan BPKB ditandai sikap saling lempar persoalan antar lembaga pemerintah. Seperti yang tengah viral di sejumlah media sosial terkait pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian , dan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan penerapan kebijakan kenaikan tarif pajak STNK dan BPKB bukan usulan mereka.
Pajak Kendaraan Golkar
