Masyarakat saat mengurus surat kendaraan di mobil keliling (Foto: Antara)
Jakarta - Ketua fraksi PPP di DPRRI Reni Marlinawati mempertanyakan kebijakan pemerintah menaikkan biaya pengurusan STNK dan BPKB tanpa sosialisasi. Menurutnya, seharusnya pemerintah mengumumkan lebih dahulu sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.
"Tidak diberitahukan ke masyarakat jauh-jauh hari. Jadi cukup mengagetkan juga," ujar Reni saat dihubungi di Jakarta, Kamis (5/1/2017).
Reni menyatakan kebijakan yang dilakukan tanpa sosialisasi terkesan sepihak dan dipaksakan. Padahal, lanjutnya, setiap kebijakan mesti bersifat akomodatif.
Reni memastikan pihaknya akan mengkonfirmasi Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait pola penerapan kebijakan kenaikan tersebut. Ia akan meminta anggota fraksi PPP di komisi XI untuk memanggil Sri Mulyani ke DPR.
"Setelah reses, komisi XI akan mempertanyakan kenapa kenaikan ini tidak disosialisasikan," ucapnya.
KEYWORD :Pajak Kendaraan
