Deddy Sitorus, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan
Jakarta, Jurnas.com - Kontroversi muncul atas rencana menaikkan tiket naik ke Candi Borobudur menjadi Rp750 ribu untuk turis lokal dan USD 100 untuk turis asing dengan alasan konservasi.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI, Deddy Yevri Sitorus menilai rencana yang dibuat Menko Marves dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu tidak logis dan seharusnya dibatalkan saja.
“Bagi saya tidak masuk akal kalau alasannya adalah konservasi, lebih cenderung komersialisai,” kata Deddy melalui keterangannya kepada media, Senin (6/6) di Jakarta.
Menurut Anggota Komisi VI DPR itu, kalau niatnya membatasi jumlah pengunjung yang boleh naik ke Candi Borobudur tetap diangka 1200 orang, tak harus dengan menaikkan harga.
"Lakukan saja kebijakan, siapa yang datang lebih dulu, boleh naik hingga jumlah maksimum yang ditetapkan. Atau siapa yang mendaftar lebih dulu melalui aplikasi, boleh naik."
"Akan lebih baik jika dikombinasikan antara yang datang lebih dulu dengan yang mendaftar lebih dulu melalui aplikasi, agar ada keadilan antara yang punya akses ke aplikasi dengan yang tidak,” ujarnya.
Menurut Deddy, menaikkan harga tiket naik ke Candi Borobudur terkesan lebih ke arah komersialisasi dari pada konservasi. Baginya, kebijakan demikian tidak berpihak, karena pembeda untuk orang yang boleh berwisata ke situs warisan dunia itu adalah antara yang kaya dengan yang miskin.
“Orang miskin tidak akan mampu bayar harga tiket setinggi itu, apalagi bila datang dengan keluarga. Harga tiket itu bisa lebih besar dari UMR buruh bila berkunjung dengan keluarga,” urai Deddy.
“Lalu apakah orang miskin tidak berhak untuk naik dan menikmati Candi Borobudur?” tanya Deddy.
“Saya heran, kalau pakai prinsip konservasi yang dipakai, harusnya yang dibatasi jumlah orangnya saja, dan bukan kemampuan keuangannya”, tegas dia.
Lebih lanjut, harga yang disebutkan Luhut itu jauh lebih besar dari situs bersejarah serupa di berbagai negara. Deddy mengaku melakukan riset harga tiket masuk ke situs Accropolis bersama 5 situs lainnya Yunani. Dimana harga total tiketnya hanya €30 atau sekitar Rp.464.000.
Demikian pula dengan situs warisan dunia yang ada di Italia dimana tiket masuk ke 3 situs utama yaitu Collosseum, Forum dan Palatio seharga €18 atau sekitar Rp.278.000 saja.
Tidak jauh berbeda dengan situs terkenal lain di dunia yaitu Piramida Giza di Mesir dan Taj Mahal di India yang tiket masuknya hanya sebesar $25 - $30 atau sekitar Rp.360.000 - 433.000, yang sudah termasuk paket pemandu atau layanan foto.
“Sementara tiket masusm Rp.750.000 yang disampaikan itu hanya untuk naik ke atas Candi Borobusur. Ini siksaan dan ketidakadilan bagi rakyat kecil dan berpotensi memberikan berdampak negatif terhadap jumlah pengunjung ke Borobudur,” kata Deddy.
“Dampaknya nanti justru rakyat sekitar kawasan Candi Borobudur akan kehilangan pendapatan yang signifikan,” tambahnya.
Sebagai Anggota Komisi VI, Deddy mengatakan pihaknya bermitra dengan Holding Pariwisata dimana TWC yang anak perusahaannya sebagai pengelola Borobudur. Sehingga pihaknya paham situasi.
Maka itu, Deddy berharap agar kebijakan tersebut dibatalkan karena terlalu berbau komersialisasi, tidak berkeadilan dan berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Bahkan bila nanti diubah menjadi BLU pun, kebijakan harga itu sangat tidak lantas,” katanya.
Menurut legislator dari Dapil Kalimantan Utara tersebut, cagar atau situs sejarah seperti Borobudur sudah dilindungi oleh UU No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dengan demikian bila yang dijadikan alasan pemberlakuan harga fantastis itu untuk membatasi jumlah pengunjung dan melindungi Candi Borobudur, agak tidak masuk akal.
“menurut saya tidak masuk akal. Karena tanpa dipatok harga pun UU Cagar Budaya itupun sudah lebih dari cukup untuk menjadi acuan perlindungan Candi Borobudur. Jadi kesimpulan saya, kebijakan itu murni berbau komersialisasi,” tutup Deddy.
KEYWORD :Borobodur Luhut Binsar Pandjaitan Pariwisata Deddy Yevri Sitorus
