Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menghadiri Musyawarah Daerah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Provinsi Jawa Tengah di Hotel Quest Jalan Plampitan Semarang, Jumat (18/2).
JAKARTA, Jurnas.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengatakan, pencegahan stunting harus difokuskan pada calon pengantin dan pada ibu hamil.
Di samping mengurus anak yang sudah stunting, pencegahan di hulu masing-masing daerah adalah strategi ampuh untuk mempermudah para Kepala Daerah menurunkan stunting di wilayahnya.
"Karena waktu kurang dari 2,5 tahun, mari faktor spesifik yang mau nikah anemia dan kekurangan gizi diselesaikan. Saat hamil kurang vitamin diselesaikan, saat melahirkan KB-nya harus diurus biar ASInya juga eksklusif," kata Hasto dalam acara Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Rabu (30/3).
Hasto mengatakan, pemerintah bertekad walaupun warga masih miskin tidak punya jamban karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbatas tetap bisa melahirkan anak yang tidak stunting.
"Lain halnya kalau Pak Bupati uangnya banyak silakan semua diselesaikan. Namun, kalau tidak punya uang banyak ingin angka stunting menjadi 14 persen tangkap yang mau nikah, yang mau hamil, yang baru melahirkan, (agar) tidak melahirkan stunting, baru sambil mengurus yang stunting," jelas Hasto.
Hasto juga meminta Kepala Daerah untuk mengunakan Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK21) sebagai data untuk percepatan penurunan stunting. Dengan demikian, segala bantuan baik PKH, bantuan pangan non tunai, jambanisasi, rumah layak huni dan lainnya bisa mengerucut menjangkau keluarga yang berresiko stunting tersebut.
Selain itu, aplikasi Elsimil yang nantinya berisi data tentang kondisi kesehatan calon pengantin dan ibu hamil diharapkan bisa secara real time by name by address tersaji di dashboard para Kepala Daerah agar segera melakukan intervensi apabila ditemukan calon pengantin dan keluarga yang berpotensi melahirkan anak stunting.
Hasto juga mengingatkan dan mendorong Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang telah dibentuk di seluruh desa untuk mendampingi para calon pengantin dan ibu hamil hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Fungsi BKKBN dan Tim Percepatan Penurunan Stunting di sini tidak sebagai teknis medis karena hal itu akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan para tenaga kesehatan.
"Maka dari itu diharapkan semua sektor bergotong royong dalam rangka menurunkan anemia pada ibu hamil, menurunkan kematian ibu, menurunkan kematian bayi, dan menurunkan stunting," ujarnya
Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah bertema Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Intervensi Stunting berbasis Perpres 72 dan RAN PASTI. Acara ini diselenggarakan secara hybrid pada Rabu, 30 Maret 2022 melalui luring di Hotel Estrella, Luwuk Selatan dan daring di aplikasi zoom meeting.
KEYWORD :BKKBN Pencegahan Stunting Hasto Wardoyo Calon Pengantin Ibu Hamil
