Ketua KPK, Firli Bahuri. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menghadiri undangan rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/3).
Dalam rapat itu, Firli menyebutkan bahwa lembaga antirasuah telah berhasil selamatkan uang negara sebesar Rp10 triliun per bulan dari penyaluran bantuan sosial (bansos).Menurut dia, KPK bersama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan pembenahan data penerima bansos. Hasilnya, terdapat 55,2 juta data penerima bansos yang dimatikan.
"KPK dan Mensos bisa memadu data NIK sehingga kita bisa hemat 55,2 (juta) data penerima bansos yang ditidurkan," kata Firli.
Dari jutaan data NIK penerima bansos itu, masih kata dia, telah dihitung jumlah uang negara yang berhasil diselamatan sebanyak Rp120 triliun per tahun, atau Rp10 triliun per bulan, dengan asumsi per satu kepala menerima Rp200 ribu.
"Dari data penerima bansos yang ditidurkan, kalau diasumsikan Rp200 ribu untuk satu NIK maka itu bisa kita menghemat Rp10 triliun per bulan kalau setahun berarti Rp120 triliun," katanya.
Tak hanya itu, purnawiran jenderal bintang tiga itu menambahkan, KPK juga telah menyelamatkan potensi kerugian negara terhadap bantuan subsidi upah pemerintah selama pandemi Covid-19.
"Yang kedua melakukan kejadian penanganan Covid-19 khususnya bantuan subsidi upah. Angkanya sudah kami sampaikan karena cukup besar angka yang bisa kita selamatkan karena kajian-kajian yang telah dilakukan KPK," jelas Firli.
Selain itu, juga mengkaji program kartu prakerja. KPK memberikan saran dan masukan kepada pemerintah. Namun, Firli tidak menjabarkan lebih lengkap apa yang menjadi saran dan masukan yang dimaksud.
"KPK telah memberikan saran masukan sehingga terjadi penghematan dan efisiensi terhadap program kartu prakerja. laporan lengkapnya ada secara narasi yang sudah kami sampaikan," demikian Firli Bahuri.
KEYWORD :
Warta DPR KPK Firli Bahuri bansos data penerima Covd-19
