Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (Ist/Biro Humas Kementerian Perindustrian)
Jakarta, Jurnas.com – Anggota Komisi VII DPR RI dari PKS, Mulyanto, menagih janji Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terkait harga migor curah. Sebab janjinya untuk menstabilkan harga migor curah sampai akhir Maret 2022 belum teralisasi. Buktinya hingga hari ini harga migor curah di berbagai daerah masih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET).
“Sampai akhir bulan Maret ini kondisi ketersediaan migor di pasaran masih langka dan harganya dilaporkan menembus Rp. 22 ribu per liter. Padahal harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sejak dua minggu lalu sebesar Rp. 14 ribu per liter. Sementara sebelumnya Menperin berjanji di akhir bulan Maret ini persoalan migor curah sudah dapat ditangani,” jelas Mulyanto dalam keterangan resminya, Selasa (29/3).
Dia mendesak Menperin untuk tidak berteori, namun memastikan bahwa produksi migor curah itu benar-benar mengalir lancar dari produsen sampai ke tangan masyarakat.
“Secara hitung-hitungan di atas kertas memang produksi migor curah diperkirakan cukup. Namun coba lihat praktik di lapangan. Apakah distribusi migor ini sudah sesuai dengan yang diharapkan,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS ini.
“Menperin harus memeriksa simpul-simpul rantai distribusi untuk memastikan, bahwa produksi migor curah tersebut memang benar-benar mengalir lancar sampai ke tangan masyarakat,” lanjut Mulyanto.
Dia menyebut, saat ini mulai terendus adanya modus melakukan repacking migor curah menjadi migor kemasan. Belum lagi kemungkinan migor curah ini lari ke industri menengah, besar dan industri perhotelan. Ini dimungkinkan karena marjin (disparitas) antara migor curah dengan migor kemasan cukup besar. Selisih harga sekitar dua kali lipat.
Karena itu, Mulyanto minta Menperin meningkatkan pengawasan agar penyimpangan migor curah ini tidak terjadi. Sebab berdasarkan data Kemenperin terdapat 166 perusahaan repacking migor secara nasional.
Dia mempertanyakan, keberadaan Tim Pengawas Migor Curah yang harusnya segera dibentuk dan diumumkan Menperin. Dia meminta kepada Pemerintah untuk secara sigap mengerahkan energi untuk mengawasi distribusi migor curah ini untuk memastikan tidak ada kebocoran migor curah bersubsidi ke tangan-tangan yang tidak berhak.
“Jangan sampai Pemerintah kalah lagi dengan mafia atau pengusaha migor nakal, dengan kembali menaikan HET atau melepas migor curah kepada mekanisme pasar,” tandas Mulyanto.
KEYWORD :Warta DPR Komisi VII Mulyanto minyak goreng curah Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita
