PKB dan PDIP Beda Pandangan Soal Revisi UU MD3

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan (PDIP) berbeda pandangan soal usulan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tentang komposisi pimpinan DPR.

Dimana, PDIP mendorong revisi terbatas UU MD3 nomor 17 tahun 2014 soal komposisi pimpinan DPR. Sedangkan PKB, lebih sepakat untuk merevisi secara keseluruhan untuk merombak total alat kelengkapan dewan (AKD).

"PKB jelas jangan terbatas, secara keseluruhan bisa revisi, untuk mengocok ulang AKD semua," kata Wakil Ketua Fraksi PKB Maman Imanulhaq mengatakan, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/12).

Namun, kata Maman, hal itu sangat bergantung kepada keputusan hasil musyawarah seluruh fraksi di DPR. Ia berharap, apapun keputusan yang diambil nantinya bisa memberi manfaat yang lebih baik bagi lembaga DPR ke depan.

"Apalagi kalau ini demi kepentingan fraksi di DPR biasanya lebih cepat seperti pembahasan revisi MKD di awal," terangnya.

Diketahui, wacana revisi UU MD3 soal pimpinan DPR sudah mengemuka pasca pergantian kursi Ketua DPR dari Ade Komaruddin kepada Setya Novanto. Namun, wacana perombakan pimpinan DPR itu masih terkendala dan menjadi perdebatan di internal partai.

Setelah Novanto disetujui kembali menjabat Ketua DPR dalam rapat paripurna, Fraksi PDIP mendorong revisi UU MD3 nomor 17 tahun 2014. Tujuan utama revisi UU itu hanya sebatas jatah kursi pimpinan DPR.

KEYWORD :

Revisi UU MD3 Pimpinan DPR PKB PDIP

Prabowo Sidak Gudang Bulog di Magelang

Horor! Ribuan Lebah Serbu Wilayah Israel, Serang Bandara hingga Pesawat

Wanita di China Lempar Uang Setara Rp2,5 Miliar dari Balkon Apartemen

Polisi Berhasil Tangkap Pelaku Pembegalan Anggota Damkar di Jakut

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara

Pakistan Jadi Tuan Rumah Perundingan AS-Iran Pekan Ini