Anggota Banggar DPR RI, Mukhtarudin. (Foto: Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mukhtarudin meminta pemerintah terus berupaya memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Salah satu caranya lewat akselerasi penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran di tahun 2022 mendatang.
"Saya kira Bansos adalah hak rakyat yang harus diterima oleh yang berhak secara utuh," tutur Mukhtarudin dalam keterangan resminya, Kamis, (23/12).
Bansos, lanjut politisi Golkar ini, diharapkan dapat menjadi jaring pengaman kesejahteraan masyarakat, sekaligus menstimulasi perekonomian di tahun 2022 agar terus bergerak.
Legislator asal Dapil Kalimantan Tengah ini juga meminta pihak dan kementerian terkait agar penerima bansos nantinya benar-benar yang notabene masyarakat miskin dan terdampak pandemi Covid-19.
Disisi lain, Mukhtarudin berharap penyaluran Bansos mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Artinya, bansos jangan dikorupsi untuk kepentingan kelompok maupun pribadi.
"Pengawasan penyaluran juga penting agar tidak ada penyelewengan di lapangan," imbuh Mukhtarudin.
Dia melanjutkan, Bansos yang akan disalurkan pada Tahun 2022 tersebut tepat sasaran, tepat jumlah, sehingga kehidupan masyarakat yang terdampak Covid-19 ini tidak semakin terbebani. Mengingat, percepatan penyaluran bansos ini juga merupakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan kembali di bawah dua digit seperti sebelum pandemi covid-19.
"Semoga penyerapan Bansos Tahun 2022 agar lebih bagus, dari tahun 2021," pungkas Mukhtarudin yang juga Anggota Komisi VII DPR RI ini.
Dalam dua tahun terakhir, pemerintah begitu gencar menggelontorkan bantuan sosial kepada masyarakat, terutama yang betul-betul terdampak pandemi Covid-19.
Adapun deretan Bansos yang bakal tetap cair hingga 2022 yakni:
1. Kartu Prakerja
Pemerintah beberapa waktu lalu memastikan program Kartu Prakerja akan kembali dibuka pada tahun depan. Rencananya, gelombang selanjutnya akan dibuka pada Februari tahun depan.
Kartu Prakerja merupakan bantuan bagi mereka yang belum bekerja, kehilangan pekerjaan, atau yang usahanya terdampak karena pandemi Covid-19.
Dalam program ini, setiap peserta yang lolos akan mendapatkan dana sebesar Rp 3,55 juta. Dana sebesar Rp 1 juta akan diberikan untuk membeli paket pelatihan online.
Usai melakukan pelatihan dan mendapatkan sertifikat kelulusan pertama, peserta akan mendapatkan dana sebesar Rp 600 ribu per bulan. Dana ini disalurkan selama empat bulan.
Selain itu, para peserta akan mendapatkan dana tambahan sebesar Rp 150 ribu untuk tiga kali survei.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) & Program Keluarga Harapan (PKH)
Bantuan BNPT dan PKH dipastikan akan tetap dicairkan pada mulai depan. Bantuan ini akan diberikan kepada deretan keluarga penerima manfaat (KPM).
BNPT akan diberikan sebesar Rp 200 ribu per bulan kepada tiap KPM. Sementara untuk PKH, diberikan kepada KPM yang memiliki kriteria tertentu. Berikut rinciannya:
Keluarga yang memiliki ibu hamil/balita akan menerima bantuan Rp 3 juta per tahun. Sementara keluarga yang memiliki anak SD menerima Rp 900 ribu per tahun, anak SMP Rp 1,5 juta dan anak SMA Rp 2 juta per bulan.
Jika di keluarga tersebut ada penyandang disabilitas/lansia, maka bantuan sosial/bansos PKH yang diterima adalah Rp 2,4 juta.
Apabila suatu keluarga 2 orang anak SD, maka bantuan sosial/bansos PKH yang diberikan menjadi dobel, yakni Rp 900 ribu ditambah Rp 900 ribu menjadi Rp 1,8 juta per tahun.
3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
BLT Dana Desa akan kembali diberikan pada tahun depan dengan besaran Rp 300 ribu per keluarga.
KEYWORD :Warta DPR Banggar Golkar Muktharudin Bansos Covid-19
