Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo kembali mengambil sumpah/janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BKKBN, Jakarta, Senin (20/12).
JAKARTA, Jurnas.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengambil sumpah/janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BKKBN, Jakarta, Senin (20/12).
Ada tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang diangkat yakni Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Rudy Budiaman, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati, dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Tenny Calvenny Soriton.
"Perlu saya sampaikan, mutasi dan rotasi di lingkunangan pemerintah pada umumnya khususnya yang kita harapkan di BKKBN tentu dengan optimisnya harapan besar bahwa ketika anda dimutasi kita punya harapan besar, sehingga memutasi orang itu tidak seperti memutasi barang," kata Hasto.
Hasto mengatakan, tanggung jawab BKKBN tidak ringan, baik yang ada di Lampung, Jawa Timur, dan juga Sulawesi Tengah.
"Kami melihat medan Sulawesi Tengah itu cukup menantang sehingga saya berharap betul Pak Tenny mampu mengatasi dan kemudian mampu membuat prestasi. Itu harapan kami, dan tentu harapan semua msyarakat, dan pemerintah daerah jangan sampai mengecewakan," kata Hasto.
Perjuangkan Pengangkatan Honorer Jadi PPPK, Junimart Girsang Buka Ruang Pengaduan Online: Klik Linknya!
Pada kesempatan tersebut, alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan bahwa selama dua tahun terakhir, angka unmet need (kebutuhan kontrasepsi yang belum terpenuhi) meningkat.
"Kita semua harus sedih dan berempati terhadap naiknya unmet need yang harusnya turun menjadi 8 persen dari 12 persen malah naik menjadi 18 persen," kata Hasto. "Kita semua harus bersedih karena unmet need itu harusnya dia mau untuk dilayani dan dia harusnya dilayani tetapi tidak terlayani salah satunya karena pandemi."
Karena itu, Hasto meminta para Kepala Perwakilan (Kaper) agar lebih rajin mengecek mana yang kurang pelayanan agar Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) betul-betul berjalan dengan baik.
"Harus rajin menjalin kerja sama dengan klinik swasta, bidan praktek swasta, rumah sakit swasta jangan hanya rumah sakit pemerintah. Harus rajin mendistribusikan alat kontrasepsi," kata Hasto.
"Sekarang ini kalau ditanya rumah sakit swasta apakah anda sudah sesuai harapan ingin mendapatkan alat kontrasepsi tapi tidak dapat? Mayoritas jawab belum. Malahan ada yang bertanya apakah saya bisa mendapatkan alat kontrasepsi," sambung Hasto.
Hasto berharap unmet need bisa terasi dengan baik. "Lampung itu masyarakatnya sangat kondustif. Masyarakatnya sangat koperatif. Kalau digerakan satu semua bergerak. Hanya kita yang kurang rajin saja sehingga kalau tidak suskses di Lampung itu terlalu," ujar dia.
Kemudian, Hasto juga berharap setelah pandemi, layanan BKKBN mulai digerakkan. Tahun 2022, kata Hasto, tidak ada lagi alasan kecuali harus kerja keras untuk menutupi kekurangan-kurangan selama pandemi dan juga untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan.
KEYWORD :Hasto Wardoyo Angka Unmet Need BKKBN
