Aturan di negara lain maupun dunia internasional secara garis besar dikomparasi dengan kebijakan konstitusi yang ada di Indonesia.

Pemerintah menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah melanggar sumpah jabatan. Hal itu terkait gugatan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Pilkada.

PDIP mempertanyakan sikap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait gugatan uji materi Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitus.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kerap menunjukkan sikap inkonsisten antara perkataan dengan perbuatan.

Permintaan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Yusril Ihza Mahendra dianggap tidak relevan.