Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) pada Pemilu 2019 mendatang. Sebanyak 38 mantan narapidana korupsi masuk dalam DCT.

KPU diminta untuk segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) terkait larangan mantan koruptor untuk maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu 2019 mendatang.

Kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat memasuki babak baru.

Dalam rangka mewujudkan politik bersih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar masyarakat tidak memilih para caleg yang memiliki rekam jejak sebagai koruptor.

Dalam rangka menyelamatkan PPP, Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) dengan Paradigma Baru Connecting Moslem Berbasis Dakwah, Sosial, Ekonomi dan Pendidikan, meminta seluruh elite melakukan dialog.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk membersihkan daftar pemilih tetap (DPT) dari pemilih ganda pada pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang.

Partai Golkar Kabupaten Bogor menemukan sejumlah masalah krusial dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan digunakan untuk Pileg dan Pilpres 2019.

Hasbiallah Ilyas menilai bimbingan teknis antara DPR RI dan DPRD untuk menjaring kebutuhan suara kelompok milenial.

KPK mempertanyakan partai politik yang mengusung mantan napi koruptor sebagai Caleg pada Pemilu 2019 mendatang.

Maraknya bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai sebagai bukti partai politik tidak siap menghadapi Pemilu 2019 mendatang.