Politikus Indonesia dari Nusa Tenggara Barat itu tidak melihat adanya sinkronisasi data yang akurat soal pemerintahan.

Masyarakat Indonesia tentu sangat menunggu dan berharap akan lahirnya ide-ide cemerlang dari para inisiator partai Gelora

Dalam negara demokrasi, Politisi tidak kenal dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Mengingat, jabatan seorang politisi tidak permanen.

Papua saat ini sangat membutuhkan sentuhan Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Dimana, kisruh yang terjadi di Papua sesungguhnya memerlukan langkah-langkah yang luar biasa dari Presiden Jokowi.

Meski kerap melayangkan kritikan keras dan pedas terhadap lawan politiknya, sosok Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah begitu sulit untuk diplesetkan. Hal itu karena keihklasan ide-ide yang disampaikan.

Seorang politisi harus pandai berargumentasi lewat kata-kata. Aktivitas bericara penting dalam menggelorakan demokratisasi di sebuah negara.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak kepada pemerintah untuk segera mencari solusi dan perbaikan dari permasalahan defisit biaya BPJS Kesehatan, pasalnya ini sudah terjadi betahun-tahun dan tidak ditemukan jalan keluarnya.

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyetujui laporan yang disampaikan Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR RI Fahri Hamzah.

Salah satu syarat untuk menjadikan materia pendidikan lebih murah dan terjangkau adalah dengan cara menghapus pajak kertas. Untuk itu, pemerintah diminta untuk menghapus pajak kertas.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menjanjikan akan menghibahkan sejumlah uang sitaan senilai Rp30 Miliar dari Presiden PKS Sohibul Iman Cs kepada lembaga pendidikan dan pesantren.