Presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen dinilai bertentangan dengan konstitusi. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi (MK) diminta menolak PT tersebut.

Presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen dinilai mengkebiri hak partai politik sebagai peserta Pemilu.

Presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dari 20 persen dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Kontestasi Pilpres 2019 dinilai tidak akan menarik dan bahkan lesu.

Mahkamah Konstitusi (MK) disebut berpeluang untuk menghapu presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dari 20 persen menjadi 0 persen.

Partai Demokrat menilai presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen cacat logika.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung sikap sejumlah akademisi yang mengajukan gugatan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen ke MK.

Sejumlah akademisi kembali melayangkan gugatan terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejumlah akademisi kembali melayangkan gugatan terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejumlah akademisi kembali melayangkan gugatan terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).