RUU Pemilu, Presidential Threshold Semestinya Nol Persen

Jakarta - Presidential threshold masih dalam pembahasan Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di DPR. Perbedaan pandangan soal Presidential threshold menjadi perdebatan.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, Presidential threshold semestinya dihapus. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan pemilu legislatif dan pemilihan presiden digelar secara serentak.

"Presidential threshold itu kan mestinya enggak ada lagi. Tapi andaikata mau ada, sama seperti parliamentary threshold," kata Zulkifli, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/5).

Zulkifli menegaskan, pengajuan Presidential threshold sebesar 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional tidak masuk akal. Usulan itu dianggap bertentangan dengan putusan MK.

"MK kan memutuskan enggak ada persyaratan lagi, yang penting parpol boleh (mengajukan)," tegasnya.

Diketahui, usulan presidential threshold pada pembahasan RUU Pemilu masih menjadi perdebatan yang krusial. Dimana, ada tiga pandangan soal Presidential threshold, yakni 0 persen, 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional, dan disamakan dengan parliamentary threshold.

KEYWORD :

RUU Pemilu Pemilu 2019 Presidential Threshold PAN

KPK Duga Ihsan Yunus Ikut Proyek APD Covid-19 di Kemenkes

Xavi Sebut Kekalahan Barca gegara Wasit Tak Becus

Lahir dari Keluarga Terkenal Hollywood, Drew Barrymore Ungkap Kebodohan Genetik

Gus Muhdlor Bakal Ajukan Praperadilan, KPK: Itu Hak Tersangka

Dari Tilang Gage Lebaran 2024 mencapai Rp4,3 Miliar

Iran akan Tanggapi Keras Setiap Tindakan yang Bertentangan dengan Kepentingannya

Kasus Penyiksaan Pria Ukraina oleh Warga Rusia Tuntut Keadilan di Argentina

Denny Indrayana Prediksi MK Tolak Gugatan Kubu Amin dan Ganjar