Jum'at, 26/04/2024 21:05 WIB
Itel RS4 baru, mengalami masalah pada layar
Ilustrasi kelapa sawit (foto: CGTN)
Kuala Lumpur, Jurnas.com - Malaysia mengatakan, pihaknya memandang tuduhan Amerika Serikat (AS) tentang kerja paksa di perkebunan kelapa sawit sebagai isu lama tetapi mereka bersedia mengambil tindakan yang sesuai jika diperlukan.
Bulan lalu, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP), AS melarang impor produk sawit dari FGV Holdings karena dicurigai melakukan kerja paksa dalam proses pembuatannya.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Mohd Khairuddin Aman Razali mengatakan negara telah menghentikan perekrutan pekerja asing baru.
"Oleh karena itu, masalah kerja paksa yang diangkat dan dilaporkan oleh Departemen Tenaga Kerja AS merupakan masalah lama dan telah ditindak oleh industri," ujarnya.
"Namun, dengan insiden yang meningkat, MPIC siap mempertimbangkan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut," katanya, menggunakan akronim kementerian.
Produsen kelapa sawit terbesar kedua di dunia telah menghentikan masuknya pekerja asing baru dari Juni hingga akhir tahun sebagai bagian dari langkah-langkah penanggulangan COVID-19, tetapi para pekebun mengatakan hal itu telah memperburuk kekurangan tenaga kerja yang sudah berlangsung lama dan memengaruhi produksi.
Sementara itu, kelompok buruh menyatakan bahwa ribuan pekerja asing yang dipekerjakan oleh industri tersebut tetap tunduk pada kondisi kerja paksa.
Mohd Khairuddin mengatakan, pemerintah memandang serius tuduhan AS dan kedua negara membutuhkan platform yang adil untuk menangani tuduhan yang dapat mempengaruhi perdagangan bilateral.
"Tidak diragukan lagi, AS merupakan pasar penting bagi produk pertanian Malaysia yang merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan ekspor negara," ujarnya.
Mohd Khairuddin mengatakan,Malaysia mengekspor komoditas pertanian senilai 14,1 miliar ringgit (US$ 3,40 miliar) ke Paman Sam dari Januari hingga Agustus tahun ini.
AS adalah mitra perdagangan komoditas pertanian terbesar kedua di Malaysia, menyumbang 15 persen dari ekspor negara selama paruh pertama tahun 2020, menurut data pemerintah. (Reuters)
(Supianto)
