Sabtu, 20/04/2024 13:50 WIB

Presiden Erdogan: Turki akan Dukung Sepenuhnya PM Libya

Mendukung Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya bukanlah suatu pilihan, tetapi kewajiban sesuai dengan Resolusi Perserikan Bangsa-Bangsa (PBB) 2259.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menyampaikan pidatonya dalam pertemuan Majelis Umum PBB ke 72 di New York, Selasa 24 September 2019 (Foto: AFP)

Ankara, Jurnas.com - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menegaskan, Turki akan memberikan dukungan sebanyak mungkin kepada Perdana Menteri Libya, Fayez al-Sarraj.

"Kami bertekad untuk tidak meninggalkan saudara-saudara Libya sendirian di masa-masa sulit ini," kata Erdogan saat berbicara dalam konferensi pers bersama dengan Kanselir Jerman Angela Merkel di Istanbul, Jumat.

Ia menekankan bahwa mendukung Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya bukanlah suatu pilihan, tetapi kewajiban sesuai dengan Resolusi Perserikan Bangsa-Bangsa (PBB) 2259.

"Turki dan Jerman memberikan prioritas pada solusi masalah melalui dialog, mendesak pihak-pihak untuk menggunakan akal sehat dan kewarasan," tambahnya.

Sementara itu, Merkel mengatakan bahwa gencatan senjata yang rapuh di Libya harus diubah menjadi permanen. "Pasal-pasal yang disepakati pada KTT Berlin tentang Libya akan disetujui oleh Dewan Keamanan PBB," katanya.

Merkel menekankan bahwa pihak-pihak di Libya menyetujui rencana perdamaian 55 pasal.

"Haftar hanya menerima gencatan senjata dan menawarkan nama untuk komite militer. Tujuan pertama adalah untuk mengumpulkan para pendukung salah satu pihak sejauh ini," kata Merkel.

Pada 12 Januari, pihak-pihak yang bertikai dalam konflik Libya mengumumkan gencatan senjata sebagai tanggapan atas desakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Namun, negosiasi untuk kesepakatan gencatan senjata permanen berakhir setelah Haftar meninggalkan Moskow tanpa menangani kesepakatan

Pekan lalu, Haftar menerima persyaratan konferensi Berlin untuk menunjuk lima anggota dari masing-masing pihak ke komisi militer yang diusulkan PBB untuk memantau pelaksanaan gencatan senjata.

Sejak penggulingan pemerintahan Muammar Khaddafi pada 2011, dua poros kekuasaan yang saling bersaing muncul di Libya, satu di Libya Timur yang didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab, dan satu lagi di Tripoli yang mendapat pengakuan PBB dan internasional. (Anadolu)

KEYWORD :

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Fayez al-Sarraj




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :