Ketua DPP PKB Bidang Sosial dan Bencana, Marwan Dasopang (kiri)
Jakarta, Jurnas.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan pembentukan lembaga penanganan bencana menjadi setingkat menteri. Hal itu dalam rangka efektifitas dan mencegah bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang secara rutin terjadi di tanah air.
"Dalam rangka efektifitas dan mencegah peristiwa karhutla, DPP PKB merekomendasikan didirikannya lembaga penanganan bencana menjadi lembaga setingkat kementrian," Ketua DPP PKB Bidang Sosial dan Bencana, Marwan Dasopang, saat jumpa pers di Ruang Fraksi PKB, Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9).
Marwan mengatakan, kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Karena itu, semua pihak mestinya bersama-sama menanggulangi dengan kemampuan dan peran yang bisa dilakukan.
Agar tidak saling tuduh dan berdebat, Marwan meminta pemerintah segera memetakan persoalan, dan menerjunkan aparat hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas terjadinya Karhutla.
"Selain sikap Pemerintah yang tegas sekarang ini, perlu adanya pemetaan agar memerintahkan aparat untuk mengumumkan pelaku, apakah perseorangan atau korporasi," tegas Wakil Ketua Komisi VIII itu.
Akses Bagi Penyandang Disabilitas Masih Minim
PKB, lanjut Marwan, berharap pemerintah segera melakukan penataan penanganan Karhutla dalam satu komando terpusat, sehingga bisa melakukan langkah-langkah pencegahan.
"Mengajak masyarakat untuk bahu membahu saling tolong menolong pada masyarakat korban Karhutla," tuturnya.
Kata Marwan, yang perlu diwaspadai, Karhutla tidak hanya Kalimantan dan Riau, daerah lain seperti Jambi dan Sumsel juga berpotensi Karhutla. Karena itu harus segera dilakukan antisipasi agar bisa dicegah tidak menjadi bencana.
KEYWORD :Kebakaran Hutan Kabut Asap Karhutla DPP PKB
