Marlen Sitompul | Selasa, 12/02/2019 13:40 WIB
Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami dugaan aliran dana kepada anggota DPR Nasir Djamil sebagaimana dalam fakta persidangan kasus suap Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, penyidik KPK akan menjerat politikus PKS itu jika terbukti kecipratan uang suap
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.
"Karena ini fakta persidangan, sama seperti kasus-kasus yang lain. Tentu JPU akan menganalisis terlebih dahulu," kata Febri, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/2).
Dugaan aliran dana kepada
Nasir Djamil terungkap saat pengusaha asal Aceh, Dedi Mulyadi memberikan kesaksian atas terdakwa,
Irwandi Yusuf. Untuk itu, KPK berjanji akan mendalami dugaan aliran dana kepada Anggota Komisi III DPR itu.
Dedi Mulyadi yang juga sebagai Direktur PT Kenpura Alam Nangro mengatakan, telah menyerahkan uang Rp1 miliar tersebut.
"Dia (
Nasir Djamil) anggota DPR RI. Tapi dia tidak tahu apa-apa, yang menawarkan kerjaan si Rizal. Uang diserahkan ke Rizal," ujar Dedi kepada Jaksa Penuntut Umum pada KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (11/2).
Sebelumnya,
Irwandi Yusuf didakwa menerima suap Rp1,05 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.
Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Sebelumnya, Ahmadi mengusulkan kontraktor yang akan mengerjakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah.
Proyek itu akan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018. DOKA untuk Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp108 miliar.
KEYWORD :
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Nasir Djamil
