Mata uang euro (Foto: LF-BC)
Jakarta - Perekonomian Indonesia dinilai lebih unggul ketimbang India, Turki, dan Argentina. Sebab, regulasi sektor keuangan lebih rapi dan sinkron.
Demikian dikatakan President Director Center for Banking Crisis (CBC), Deni Daruri. Katanya, Indonesia merupakan negara yang paling singkron dalam kebijakan dalam menjaga stabilitas sector keuangan, bahkan jika juga dibandingkan dengan Amerika Serikat. Sebab itu, kata Deni, tak perlu khawatir krisis moneeter 1998 akan terulang di 2018.
Deni menyebut, Presiden Trump berupaya agar dolar AS, melemah. Akan tetapi, gubernur bank sentral AS justru menciptakan kebijakan moneter yang membuat dolar AS menguat. Sehingga, upaya Trump untuk meningkatkan daya saing perekonomian Amerika Serikat menjadi sirna.
"Hal yang sama juga terjadi di India, Turki dan Argentina dimana selalu terlihat adanya perbedaan yang cenderung berlawanan antara kebijakan moneter, keuangan dan fiskal," ucap Deni dalam keterangan resminya, Senin (10/9/2018).
Deni menilai, kebijakan moneter di India, Argentina dan Turki tak peduli dengan pelemahan mata uangnya. Padahal, defisit dalam anggaran pendapatan dan belanja, jauh lebih besar ketimbang Indonesia.
"Sementara itu harmonisasi kebijakan di Indonesia justru semakin mantap dengan terpilihnya Ketua OJK dan Gubernur BI yang baru ini," terang Deni.
Dikatakan Deni, Bank Indonesia (BI) berencana mengerek suku bunga acuan (BI-7 Days Repo Reserve Rate) ketika Turki mengalami devaluasi mata uang lira. Pemerintah Indonesia selain itu mengerem impor barang konsumsi dan barang modal untuk kebutuhan konsumsi, pemakaian biofuel serta upaya peningkatan ekspor seperti peningkatan ekspor batubara merupakan upaya kebijakan yang harmonis yang tidak terlihat di Amerika Serikat, Turki, Argentina dan India.
Awal Pekan, IHSG Ditutup Menguat Tipis
Menurut Deni, perekonomian Indonesia saat ini jelas berbeda dengan 1997. Dimana OJK saat ini telah menjalankan pengendalian resiko alokasi kredit dengan seksama dengan memantau tiga variable utama yaitu peningkatan standar pemberian kredit (lending standards), peningkatan hambatan kredit (credit constrains), serta peningkatan harga resiko (price of risk).
"Upaya peningkatan dari price of Risk dan peningkatan lending standards terbukti mampu menetralisir peningkatan risk appetite sehingga peningkatan credit demand dan peningkatan credit supply hanya meningkatkan credit volume dan tidak meningkatkan resiko dari alokasi kredit (riskiness of credit allocation)," kata dia.
Deni menilai hal itu merupakan keunggulan OJK. Terlebih di negara seperti Turki, India dan Argentina, upaya penerapan harmonisasi sector keuangan masih belum mampu mengurangi riskiness of credit allocation.
"Bank sentral di ketiga negara tersebut juga selalu terlambat dalam menaikan tingkat suku bunganya, sehingga kebijakan moneter menjadi mandul dalam meredam pelemahan mata uang," tutur dia.
Deni mengatakan, dengan model kerjasama BI dan OJK yang jitu itu maka perusahaan di Indonesia memiliki kinerja laba (earnings) yang lebih baik ketimbang perusahaan di India, Turki dan Argentina.
Tak hanya kinerja labanya yang lebih tinggi tetapi trennya juga terus meningkat. Sementara, tren kinerja India, Turki dan India justru juga justru terus menurun. Harga saham di Indonesia secara rill sudah undervalued. Dengan begitu, kata Deni, saat ini adalah time to buy.
Jika dibarengi anggaran belanja negara pemerintah yang berimbang, kata Deni, maka efektifitas kebijakan expenditure switching dan expenditure reducing yang dijalankan BI dan OJK dapat menciptakan surplus neraca perdagangan. "Paling lambat akan terjadi pada November 2018," tandas Deni.
KEYWORD :Krisis moneter perdagangan
