Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong pemerintah memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat adat di Papua.

Komisi XI DPR menegaskan pengelolaan Dana Desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan desa adat.

Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Bahas Reforma Agraria dan Masyarakat Adat

Berdasarkan pandangan mini dari kedelapan fraksi, secara keseluruhan menyetujui konsepsi hasil harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Kehutanan

Penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat didorong untuk menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak.

Bukan hanya soal melindungi, tapi bagaimana menyeimbangkan kepentingan masyarakat adat dan kepentingan investasi.

Baleg DPR menggandeng pelaku usaha dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat guna memperolah masukan yang komprehensif.

Baleg DPR menegaskan komitmen Baleg untuk menuntaskan pembahasan RUU tentang Masyarakat Adat pada DPR periode saat ini.

Wakil Ketua Baleg DPR, Iman Sukri mengatakan regulasi yang telah dibahas selama hampir dua dekade itu sudah saatnya disahkan menjadi undang-undang.

Kasus Jembatan Sikabu Ambruk, Kejati Sumbar Seret Pengawas Proyek atas Dugaan Korupsi Rp7,5 Miliar