Baleg DPR menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam penilaian kerugian keuangan negara, menyusul putusan MK soal BPK.

Baleg DPR akan mendalami Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyebut putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

KPK menegaskan putusan Praperadilan Indra tidak menghentikan proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen DPR RI Indra Iskandar gugur.

Hal ini merupakan salah satu simpulan Klaster Riset Hukum Acara FHUI yang melakukan eksaminasi terhadap putusan Pengadilan Tipikor Jakarta.

Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak selama proses hukum yang dijalaninya.

Baleg DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU MHA sebagai mandat konstitusi yang hingga kini belum terwujud.

Kami mengapresiasi setinggi-tingginya putusan majelis hakim PN Medan yang membebaskan saudara Amsal Sitepu. Kasus ini sejak awal memang menjadi perhatian publik