Informasi yang saya dapatkan, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 itu sudah melalui konsultasi dengan DPR dan dilaporkan ke Presiden.

Hakim nonaktif Djuyamto mengajukan upaya banding usai divonis bersalah dalam kasus suap terkait putusan lepas terhadap tiga korporasi dalam perkara ekspor CPO.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dinilai melakukan pembangkangan terhadap konstitusi.

Polri menegaskan komitmennya untuk menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait rangkap jabatan

Informasi yang saya terima, Pemerintah melalui Mensesneg telah menyatakan menerima putusan MK. Jadi kita serahkan prosesnya kepada pemerintah.

Anggota Komisi III DPR RI menegaskan bahwa seluruh anggota Polri wajib mematuhi putusan MK yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil.

Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil sebenarnya tidak perlu berlarut-larut apabila pemerintah konsisten menjalankan aturan yang sudah ada.

Putusan MK itu ya kita menghormati. Tapi tidak serta merta diberlakukan begitu saja. Kita harus lihat dulu norma-norma yang ada di undang-undang lain.

Kalau itu menjadi putusan mahkamah konstitusi maka semua harus tunduk dan patuh pada keputusan Mahkamah Konstitusi.

Sebab apa pun ceritanya, anggota polisi yang ditempatkan di jabatan-jabatan sipil itu mereka sudah dididik oleh negara.