Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melanjutkan Program Padat Karya Tunai (PKT) tahun ini, guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan serta mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem.

Kementerian PUPR pada TA 2024 terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan bidang jalan dan jembatan yang dikerjakan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work)

Basuki juga melaporkan realisasi serapan tenaga kerja pada program PKT tahun lalu yang melebihi target, yaitu 105 persen

Program padat karya pemeliharaan jalan dan jembatan PUPR serap 49.427 tenaga kerja

Terkait infrastruktur PUPR yakni akses sumber air minum utama, akses sanitasi, dan rumah tidak layak huni (RTLH)

Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan.

Sistem PKT dapat memberikan daya tahan ekonomi desa, mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian desa maupun pendapatan masyarakat desa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo meninjau Padat Karya Tunai (PKT) pembangunan talud jalan di Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

Program PKT wajib dijalankan oleh setiap desa dalam memanfaatkan penggunaan dana desa untuk proyek pembangunan.

Pengerjaannya menyerap tenaga kerja sebanyak 22 orang, dengan upah untuk tukang sebesar Rp.100.000 dan buruh Rp. 80.000. Dilakukan secara swakelola dengan waktu pengerjaan 90 hari.