Komisi III DPR RI telah resmi mengumumkan 13 (tiga belas) kriteria tindak pidana yang dapat jadi sasaran perampasan aset.

Komisi III DPR menegaskan proses penyusunan RUU tentang Perampasan Aset dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Komisi III DPR RI menegaskan, masuknya judi online dalam cakupan tindak pidana yang menjadi basis perampasan aset masih terbuka untuk dibahas.

Legislator PKB menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.

Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menegaskan proses penyusunan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur.

Komisi III DPR RI berkomitmen memastikan RUU Perampasan Aset menjadi payung hukum yang utuh, progresif, dan proporsional untuk memulihkan kerugian negara

Penyempurnaan terus dilakukan, terutama memasukkan dari para pakar dan lain-lain

Kesepakatan DPR RI dengan demonstran terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak boleh berhenti sebagai obat penenang sesaat.

Beberapa hari belakangan, kami banyak mendapat masukan soal pemberlakuan UU Perampasan Aset ternyata bukan hanya untuk tindak pidana korupsi.

Apa yang dilakukan oleh pimpinan DPR sudah sangat tepat dalam upaya mendengarkan masukan dari rakyat Indonesia.