Menurut pengamat, neo orba dimaknai sebagai karakter orde baru yang otoritarian dan militerisme. Karakter ini sengaja dimunculkan untuk kepentingan Pilpres 2024.

Kekuasaan yang terlalu lama memegang kendali pemerintahan, menyebabkan terjadinya otoritarian.

GMNI menilai RKUHP yang diajukan pemerintah tak bermaslahat untuk rakyat.

"Masyarakat jangan sampai membiarkan KPK jadi lembaga baru dalam membangun otoritarian baru. Lawan politik dihabisi dengan OTT dan kawannya dilindungi," kata Neta.