Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menegaskan proses penyusunan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur.

Komisi III DPR RI berkomitmen memastikan RUU Perampasan Aset menjadi payung hukum yang utuh, progresif, dan proporsional untuk memulihkan kerugian negara

Penyempurnaan terus dilakukan, terutama memasukkan dari para pakar dan lain-lain

Kesepakatan DPR RI dengan demonstran terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak boleh berhenti sebagai obat penenang sesaat.

Beberapa hari belakangan, kami banyak mendapat masukan soal pemberlakuan UU Perampasan Aset ternyata bukan hanya untuk tindak pidana korupsi.

Apa yang dilakukan oleh pimpinan DPR sudah sangat tepat dalam upaya mendengarkan masukan dari rakyat Indonesia.

Masyarakat tentu ingin melihat hasil konkretnya. Karena itu, komitmen yang sudah disampaikan harus kita kawal bersama

Massa aksi yang melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI membakar sejumlah atribut seperti spanduk, banner hingga kardus.

Sebagain masaa yang akan melakukan aksi unjuk rasa pada Kamis (27/8) diadang barisan polisi sebelum sempat sampai ke depan gedung DPR RI.

Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan DPR, Pak Dasco, bahwa insyaallah RUU Perampasan Aset ini akan kami selesaikan pada tanggal 15 Desember tahun 2026