Beberapa hari belakangan, kami banyak mendapat masukan soal pemberlakuan UU Perampasan Aset ternyata bukan hanya untuk tindak pidana korupsi.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan KDKMP tidak boleh berhenti pada pembentukan badan hukum dan pembangunan gerai.

Irfan Kamil kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) periode 2026–2028 dalam Kongres III Iwakum, Jumat (28/8).

Saya akan koordinasikan, meminta kepada kementerian, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk bisa melakukan komunikasi yang efektif.

Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan DPR, Pak Dasco, bahwa insyaallah RUU Perampasan Aset ini akan kami selesaikan pada tanggal 15 Desember tahun 2026

Sesuai dengan konstitusi, pemerintahan itu berjalan, sesuai undang-undangnya, per lima tahun. Jadi, ikuti konstitusi yang ada dan sebagai warga yang taat hukum

Dari awal kami mengatakan bahwa gedung DPR ini terbuka untuk menerima aspirasi dari masyarakat namun ada aturan dan mekanismenya.

Kami tadi minta izin untuk meninggalkan rapat paripurna untuk menerima teman-teman (AMPB)

Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan RUU Perampasan Aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di Desember 2026