Anggaran lembaga tersebut habis untuk urusan administratif, sementara dana untuk mengurus kasus HAM di lapangan sangat minim.

Rieke menyoroti komposisi alokasi anggaran yang dinilai masih belum mencerminkan prioritas utama Kementerian HAM.

Komisi X DPR RI mendorong penguatan anggaran BPS pada Tahun Anggaran 2027 dengan menyetujui usulan tambahan pagu indikatif sebesar Rp4,278 triliun.

Tata kelola kehutanan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan secara bertanggung jawab untuk mempertahankan potensi ekonomi hutan tropis.

Sikap saya tegas, sebelum prioritas alokasi anggaran diperbaiki dan lebih berpihak pada fungsi substantif pelayanan HAM, usulan tambahan belum bisa disetujui

Tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung dua program utama PPATK.

PPATK menegaskan komitmen untuk senantiasa mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien selaras dengan target kinerja

Penambahan itu untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, operasional, hingga persiapan pengamanan pemilu 2029.

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Ateng Sutisna menilai standar layanan tidak boleh dibedakan antara masyarakat umum dan pejabat negara.

Hingga saat ini pemerintah belum memiliki pemetaan yang komprehensif mengenai distribusi pendapatan masyarakat.