Supaya Undang-Undang itu tidak mubazir dan tidak digugat lagi ke MK, silakan teman-teman buruh memberikan masukan. Nanti kita bahas bersama DPR dan pemerintah

Lewat putusan tersebut, MK menyatakan seorang pimpinan KPK tidak perlu lagi melepaskan jabatan sebelumnya.

Kami mendorong partai politik, baik yang di parlemen maupun di luar parlemen, untuk melakukan simulasi terlebih dahulu. Jadi tidak perlu terburu-buru

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap sejumlah isu yang tengah menjadi perhatian DPR.

Baleg DPR menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam penilaian kerugian keuangan negara, menyusul putusan MK soal BPK.

Baleg DPR akan mendalami Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyebut putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

Itu yang patut dievaluasi juga oleh putusan MK tersebut. Kalau dari sisi waktu, undang-undang itu pun perlu direvisi karena sudah terlalu lama.