Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa pemerintah harus menempatkan perspektif hak asasi manusia sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan strategis.

Koimisi II DPR mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dalam mendorong investasi di daerah.

Komisi X DPR menegaskan bahwa pendidikan tinggi ke depan harus ditempatkan sebagai hak seluruh warga negara, bukan sebagai privilese.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk infrastruktur.

MKD DPR RI menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR tidak berarti seorang anggota DPR memiliki kekebalan hukum sehingga tidak bisa dituntut.

Pendidikan inklusif menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap anak, tanpa terkecuali, memperoleh hak belajar yang setara dan bermakna.

Hari Anak Jalanan Internasional yang diperingati setiap 12 April menjadi pengingat kuat atas nasib jutaan anak yang hidup di jalanan tanpa perlindungan layak

Perampasan aset harus tetap konstitusional, tidak melanggar hukum, serta mengedepankan hak asasi manusia

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menegaskan bahwa polemik penyegelan rumah doa POUK Tesalonika di Tangerang.

Kemenhaj menjalin sinergi dengan Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, guna mencegah praktik haji ilegal tahun ini.