Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) dan/atau penerimaan gratifikasi di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA dan/atau penerimaan gratifikasi di Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2022-2026.

Penggeledahan tersebut terkait dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing (WNA) dan/atau penerimaan gratifikasi di Ditjen Imigrasi

Mereka akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Kukar

Pemanggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

KPK menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan SPMB pada 25 Mei 2026.

KPK mendalami peran dari dua ajudan mantan Bupati nonaktif Pekalongan Fadia Arafiq yang diduga membantu menerima gratifikasi di lingkungan Pemkab Pekalongan.

KPK mencecar Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun terkait permintaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) ke para pihak swasta.

Seusai diperiksa, Bagus tidak memberikan keterangan kepada awak media mengenai materi pemeriksaannya hari ini.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Plt Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun sebagai saksi kasus dugaan korupsi berupa pemerasan oleh Wali Kota Madiun Maidi.